IMM Samarinda Soroti Pelaksanaan Program MBG, Minta Pemerintah Buka Ruang Evaluasi Publik

Sorotan itu disampaikan IMM menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menjadi dasar untuk menjalankan program MBG secara nasional.

Ketua Umum IMM Samarinda, Muhammad Alif Baiquni, menilai program pemenuhan gizi masyarakat memang merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Namun, menurutnya, pelaksanaan program dengan skala nasional dan anggaran besar tetap harus dibarengi sistem pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Ia menilai mekanisme kontrol publik perlu diperjelas sejak awal untuk mencegah potensi maladministrasi, konflik kepentingan, maupun penyimpangan anggaran dalam proses pelaksanaan program.

“Program sebesar ini harus dijaga agar tetap akuntabel, terbuka, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Selasa (19/5/2026).

Selain pengawasan, IMM juga menyoroti pola implementasi program yang dinilai masih terlalu terpusat. Menurut mereka, peran pemerintah daerah belum terlihat jelas dalam skema pelaksanaan MBG, padahal tiap wilayah memiliki tantangan distribusi pangan dan kesiapan infrastruktur yang berbeda.

IMM berpandangan daerah seharusnya diberikan ruang partisipasi lebih luas agar kebijakan yang dijalankan mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat.

Mereka juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan serta kompetitif. Menurut IMM, keterbukaan informasi menjadi penting karena program tersebut melibatkan distribusi pangan dalam jumlah besar dan menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Di sisi lain, IMM Samarinda mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi publik secara berkala terhadap efektivitas program MBG. Mereka menilai keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

IMM juga mengusulkan agar program pemenuhan gizi nasional diintegrasikan dengan agenda pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan daerah agar manfaat kebijakan lebih berkelanjutan.

Editor: Erwin

IMM Samarinda Soroti Pelaksanaan Program MBG, Minta Pemerintah Buka Ruang Evaluasi Publik

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini