Hal itu disampaikan Hasanuddin saat dikonfirmasi awak media terkait informasi keberangkatan pimpinan dan fraksi DPRD Kaltim ke Jakarta pada pekan ini.
“Semua kegiatan di DPR itu kan keputusannya di Mendagri. Jadi mungkin nanti teman-teman fraksi dan pimpinan ingin meminta arahan,” ujar pria yang akrab disapa Hamas, Senin (18/5/2026).
Menurut Hamas, konsultasi dinilai penting agar proses yang berjalan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun politik di kemudian hari.
“Jangan sampai kita sudah jalan, ternyata nanti di sana bagaimana. Jadi mungkin minta arahan barangkali,” katanya.
Sebelumnya, beredar informasi DPRD Kaltim akan melakukan konsultasi khusus terkait hak angket. Hamas mengaku baru mengetahui adanya jadwal tersebut dan menyebut agenda itu masih bersifat koordinatif.
Sementara itu, terkait pelaksanaan rapat paripurna mengenai hak angket, Hamas mengatakan agenda tersebut akan menyusul.
“Nanti kita masukkan di Bamus. Kemarin sempat dikonfirmasi juga masih menunggu kapan bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan fraksi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembahasan hak angket. Seluruh unsur pimpinan bersama perwakilan tujuh fraksi DPRD Kaltim disebut akan ikut dalam konsultasi ke Jakarta.
“Tujuh fraksi nanti ikut. Kalau pimpinan mengikuti saja teman-teman dari anggota fraksinya,” pungkasnya.
Editor: Erwin