Padahal, dalam pamflet kegiatan sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni tercantum akan hadir dalam agenda tersebut.
Ahsan menilai absennya jajaran Pemprov Kaltim, terutama tanpa adanya perwakilan resmi yang hadir, mencederai semangat dialog antara pemerintah dan mahasiswa yang selama ini digaungkan oleh kepala daerah.
“Di pamflet sebelumnya jelas tercantum rencana kehadiran gubernur. Namun dalam pelaksanaannya, beliau kembali tidak hadir. Bahkan perwakilan Pemprov pun tidak terlihat,” ujarnya, saat dikonfirmasi pada Rabu (13/5/2026).
Ia menyebut kondisi tersebut cukup disayangkan, terlebih gubernur Kaltim selama ini kerap menyampaikan ajakan untuk berdialog dan membuka ruang diskusi dengan mahasiswa maupun elemen masyarakat.
“Beliau selalu menggaungkan ayo duduk bersama, ayo diskusi, ayo bicara kondisi Kaltim. Tapi ketika forum itu benar-benar kami siapkan, justru tidak ada yang hadir,” tambahnya.
Ahsan juga mengungkapkan, informasi yang diterimanya ketidakhadiran tersebut disebabkan agenda mendadak ke Jakarta.
Meski demikian, ia menegaskan kekecewaannya terhadap minimnya representasi Pemprov dalam forum strategis tersebut.
Menurutnya, seminar pembangunan seharusnya menjadi ruang penting untuk membahas arah kebijakan daerah, termasuk evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kalau forum seperti ini tidak dihadiri minimal oleh satu unsur kunci seperti gubernur, wakil gubernur, sekda, atau Kepala Bappeda, maka sangat disayangkan. Karena mereka adalah pihak yang langsung terlibat dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti, pentingnya keterbukaan pemerintah dalam memastikan arah pembangunan Kaltim tidak hanya berfokus pada satu sektor tertentu, melainkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai visi pembangunan hanya menjadi slogan. Kita ingin ada kejelasan arah, bukan sekadar wacana,” ujarnya.
Dia menegaskan, hasil diskusi dalam seminar tersebut akan dihimpun dan dibawa kembali oleh Badko HMI Kaltim-Kaltara sebagai bahan advokasi termasuk untuk dikawal ke DPRD agar menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Editor: Erwin