Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi polemik efisiensi anggaran yang berkembang di lingkungan DPRD Kaltim.
Muhaimin menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memenuhi berbagai aspirasi masyarakat yang terus berkembang setiap tahunnya.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini dituntut untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski begitu, ia memastikan kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses penyusunan kebijakan anggaran.
“Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujar Muhaimin, Senin (11/5/2026).
Dia menerangkan, peran pemerintah provinsi tidak hanya sebatas menyusun perencanaan anggaran semata, tetapi memastikan adanya sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, usulan legislatif, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan gubernur.
Menurut Muhaimin, sinergi tersebut menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif meskipun ruang fiskal daerah terbatas.
Ia menilai koordinasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif, menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan berbagai program strategis di Kaltim.
“Koordinasi yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis di Kaltim,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhaimin menilai efisiensi anggaran tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan dalam pembangunan daerah. Sebaliknya, kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat penajaman prioritas pembangunan melalui sinkronisasi dan evaluasi program secara lebih ketat.
Ia menegaskan, setiap usulan pembangunan harus disusun secara terukur, realistis, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, seluruh program juga harus mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
Editor: Erwin