May Day 2026, Buruh di Kaltim Dorong Lembaga Eksekusi Ketenagakerjaan

Usulan tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan berbagai pelanggaran terhadap pekerja yang selama ini belum tertangani secara efektif.

Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kahutindo Kaltim, Sukarjo, mengatakan sistem pengawasan ketenagakerjaan saat ini masih bergantung pada dinas terkait yang terbatas pada fungsi administratif tanpa kewenangan tindakan langsung.

Akibatnya, banyak kasus pelanggaran yang penanganannya lambat, bahkan tidak tuntas.

“Makanya dengan kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan eksekusi akan menjadi terobosan dalam memastikan perlindungan pekerja benar-benar berjalan,” ujar Sukarjo, Jumat (1/5/2026).

Dia menilai, tanpa langkah konkret tersebut, berbagai persoalan klasik di sektor ketenagakerjaan akan terus berulang. Sukarjo mengungkapkan, praktik pelanggaran terhadap pekerja di Kaltim masih cukup tinggi.

Seperti sistem outsourcing yang tidak sesuai aturan, kontrak kerja yang tidak jelas, hingga pembayaran upah yang berada di bawah standar minimum.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, maka kehidupan buruh akan tetap berada dalam ketidakpastian,” ucapnya.

Sukarjo menerangkan, selama ini upaya penyelesaian melalui mekanisme yang ada dinilai belum memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar. Hal ini karena tidak adanya lembaga yang dapat langsung menindak secara tegas di lapangan.

“Terkait usulan tersebut, Pemprov Kaltim telah memberikan respons positif, bahkan berjanji akan mengambil langkah konkret terkait pembentukan lembaga tersebut pada bulan Juni mendatang,” katanya.

Selain itu dalam momentum peringatan hari buruh tersebut, isu pengupahan juga turut menjadi perhatian. Sukarjo berkeinginan agar upah pekerja berada di atas rata-rata minimum.

Editor: Erwin

May Day 2026, Buruh di Kaltim Dorong Lembaga Eksekusi Ketenagakerjaan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini