2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket seiring meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran daerah mendapat perhatian dari Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Diketahui dorongan penggunaan hak angket muncul sebagai bagian dari tuntutan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim. Tuntutan tersebut bahkan tertuang dalam Pakta Integritas yang disuarakan saat aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Fraksi Gerindra berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait dugaan ketidakwajaran dalam belanja kepala daerah yang dinilai terlalu besar. “Kami di Fraksi Gerindra sepenuhnya berpihak kepada masyarakat Kaltim. Komitmen kami tidak setengah-setengah dalam mengawal aspirasi ini,” tegas Afif kepada Korankaltim.com Jumat (24/4/2026).
Pembahasan terkait langkah politik yang akan diambil mulai dilakukan secara internal, terutama setelah gelombang aksi massa berlanjut ke Kantor Gubernur. Namun keputusan resmi fraksi masih menunggu hasil rapat lanjutan.
Awal pekan depan Fraksi Gerindra akan menggelar rapat untuk menentukan sikap, apakah akan langsung mengajukan hak angket atau terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi sebagai langkah awal. “Kami akan mematangkan keputusan dalam rapat internal hari Senin. Di situ akan dibahas apakah interpelasi lebih dulu atau langsung ke hak angket. Kemungkinan besar fraksi lain juga sedang melakukan pembahasan serupa,” jelasnya.
Keputusan dari fraksinya akan segera diambil setelah rapat tersebut, sebelum dibawa ke forum Rapat Paripurna DPRD. Tahapan selanjutnya jika disetujui akan mengarah pada pembentukan panitia khusus (pansus) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Isu yang menjadi sorotan utama dalam tuntutan masyarakat antara lain adalah anggaran pembelian mobil dinas yang mencapai Rp8,5 Miliar serta renovasi rumah dinas sebesar Rp25 Miliar.
Meski demikian Afif menegaskan penggunaan hak angket tidak perlu dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah daerah selama mereka memiliki dasar dan penjelasan yang kuat atas kebijakan anggaran tersebut. “Jika argumentasi pemerintah daerah kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” sebut Afif.
Anggota Komisi II itu juga memperkirakan dalam sepekan ke depan Fraksi Gerindra sudah dapat memberikan keputusan resmi terkait langkah yang akan diambil, sekaligus menyampaikan hasilnya kepada publik.
Afif meminta masyarakat untuk tetap bersabar dan mempercayakan proses yang sedang berjalan di DPRD dan memastikan seluruh tahapan akan dilalui sesuai mekanisme yang berlaku.
Dorongan publik terhadap transparansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan anggaran di era kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, menjadi perhatian serius bagi DPRD. “Kami memahami tuntutan masyarakat terkait keterbukaan informasi. DPRD akan memastikan proses ini berjalan dan aspirasi publik tetap dikawal,” papar Afif.
Meskipun terdapat keterkaitan antara partai dan eksekutif, hal tersebut tidak mengurangi komitmen legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Dewan akan tetap bersikap tegas. Kami memahami posisi politik yang ada, tetapi aspirasi masyarakat adalah prioritas yang harus diperjuangkan,” pungkas Afif.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
