Kritik Pandangan DPRD Kaltim soal Hak Angket Harus Didahului Interpelasi, Castro: Itu Keliru!

Castro, sapaan akrabnya, menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan mencerminkan cara berpikir yang keliru dalam memahami mekanisme pengawasan di lembaga legislatif. “Cara berpikir seperti itu keliru. DPRD seharusnya tidak mengalihkan persoalan yang sudah jelas arahnya ke pembahasan lain,” tegas Castro Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, penggunaan hak angket tidak memiliki keharusan untuk didahului interpelasi. Sejumlah isu yang berkembang di publik sebenarnya sudah cukup terang dan tidak membutuhkan proses klarifikasi awal yang berulang.

Isu tersebut mencakup berbagai kebijakan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Mulai renovasi rumah dinas pejabat, pengadaan kendaraan mewah, hingga dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selain itu, ia juga menyoroti adanya penempatan orang-orang dekat kepala daerah dalam posisi strategis pemerintahan. “Kalau memang sudah jelas seperti itu, lalu apa lagi yang mau diinterpelasikan? Hak angket itu untuk penyelidikan langsung oleh DPRD, sedangkan interpelasi hanya sebatas meminta penjelasan,” tegasnya.

Kalau hanya sebatas meminta klarifikasi atas hal-hal yang sudah diketahui publik dan bahkan telah masuk dalam dokumen anggaran daerah (APBD), maka langkah tersebut dinilai tidak efektif.

Ia mengkritik sikap DPRD, yang dinilainya belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat jelas dan tidak lagi membutuhkan tahap pencarian informasi awal. “Persoalan ini ibarat gunung yang sudah meletus. Semua orang sudah melihat dampaknya. Namun, DPRD justru masih sibuk mencari penyebab dasar, bukan segera mengambil langkah penyelidikan,” tutup Castro.

Editor: Aspian Nur

Kritik Pandangan DPRD Kaltim soal Hak Angket Harus Didahului Interpelasi, Castro: Itu Keliru!

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini