Diketahui, gelombang aksi yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur terus menyuarakan aspirasi dan keresahan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Jenderal Lapangan (Jendlap) Aksi 214 Faturahman menyampaikan, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan publik terhadap kinerja Pemprov Kaltim dan menilai para pemimpin daerah perlu lebih peka terhadap kondisi riil masyarakat.
“Lihatlah langsung kondisi rakyat, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau fasilitas pejabat, sementara kebutuhan masyarakat justru diabaikan,” ujar Faturahman kepada Korankaltim.com disela aksi.
Dalam aksi tersebut massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama mendesak dilakukannya audit terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai tidak profesional dan tidak berpihak kepada rakyat.
"Kedua, kami menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dianggap tidak transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan kepentingan masyarakat luas," ucapnya.
Walaupun menurutnya kepala daerah dipilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi pihaknya menilai, implementasi kebijakan belum mencerminkan aspirasi publik secara menyeluruh. "Yang ketiga, kita menuntut pentingnya fungsi pengawasan oleh DPRD Kaltim," sebut Fatur.
Selain itu, dirinya mengkritisi adanya pernyataan dari pimpinan DPRD Kaltim yang mengaku tidak mengetahui sumber anggaran tertentu yang menunjukkan lemahnya fungsi kontrol legislatif. “Fungsi pengawasan itu wajib dijalankan, kalau ada anggaran besar yang tidak diketahui asal-usulnya, itu menjadi pertanyaan serius bagi publik,” ucapnya.
Editor: Aspian Nur