Saat ini, pengerjaan rekonstruksi fisik di lapangan menunjukkan progres signifikan dengan mulainya pemasangan tiang-tiang kios guna mendukung kembalinya aktivitas perdagangan komoditas pangan.
Sebelumnya diketahui sebanyak 44 kios di Pasar Segiri Samarinda hangus terbakar 26 Maret 2026 dini hari sekitar pukul 04.15 WITA. Ke-44 bangunan yang terbakar terdiri dari 20 kios kayu dan 24 ruko
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkot Samarinda Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan ditargetkan tuntas pada April ini.
Langkah cepat tersebut diambil agar rantai distribusi pangan di Kota Tepian tidak terganggu dalam waktu lama. Konsep pembangunan kembali pasar tetap mengacu pada kondisi awal melalui rekonstruksi bangunan semi permanen sederhana.
“Dalam bulan ini harus sudah selesai, saat ini tiang dan atap sedang proses pemasangan. Penempatan setelah ini sesuai eksisting. Ini cepat saja karena semi permanen,” terang Marnabas.
Rekonstruksi difokuskan pada perbaikan elemen utama seperti atap, dinding serta fasilitas pendukung lainnya. Pemulihan Pasar Segiri memiliki urgensi tinggi karena posisinya sebagai pusat distribusi bahan pokok. Keterlambatan dalam penyediaan lapak dikhawatirkan dapat memicu ketidakstabilan harga di tingkat konsumen. “Kalau lambat berdampak pada inflasi. Namanya juga distributor, kalau itu terhambat yang lain juga susah,” sebutnya.
Selama proses pembangunan berlangsung, para pedagang terdampak diinstruksikan untuk mencari lokasi berjualan sementara di lokasi sekitaran pasar secara mandiri.
Kelonggaran ini bertujuan menjaga keberlangsungan usaha warga selama masa transisi kembali ke lapak semula. “Penempatan pedagang sementara sebulan mereka suruh cari tempat sendiri. Sebulan saja, jadi sementara cari masing-masing,” papar Marnabas.
Kendati demikian, Pemkot Samarinda tetap memberikan fleksibilitas bagi para pedagang untuk menempati area kosong yang tersedia di sekitar lingkungan pasar. Syaratnya, para pedagang tetap diwajibkan memenuhi kewajiban retribusi daerah. “Kami beri leluasa, ada yang kosong tempati, yang penting bayar retribusi,” jelasnya.
Pengerjaan ini didukung oleh anggaran sekitar Rp1,1 miliar yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Dengan skema percepatan tersebut, pemerintah menargetkan aktivitas jual beli akan kembali normal sepenuhnya pada Mei mendatang, saat para pedagang mulai menempati kembali lapak mereka masing-masing.
Editor: Aspian Nur