Dalam aksi tersebut, massa PMII membawa sejumlah tuntutan yang ingin disampaikan langsung kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, serta Wakil Gubernur, Seno Aji. Selain itu mereka ingin berdialog secara terbuka terkait berbagai persoalan yang dinilai mendesak di daerah.
Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Kota Samarinda, Taufikuddin, menyatakan ada berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Beberapa poin diantaranya meliputi sektor pendidikan, infrastruktur jalan, layanan kesehatan, proses belajar mengajar (PBM), hingga kebutuhan dasar seperti listrik dan air.
“Selain itu, kita juga menyoroti persoalan pertambangan, termasuk terkait dana hasil tambang dan utang, serta menyatakan penolakan terhadap rencana kehadiran perusahaan PT Bakrie Group di wilayah Kaltim yang kita nilai berpotensi menimbulkan persoalan baru,” ujar Taufikuddin.
Dia menegaskan, aksi ini bukanlah yang terakhir, mereka berkomitmen untuk terus mengawal berbagai tuntutan tersebut hingga mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
“Aksi ini adalah langkah awal, kita akan terus bergerak sampai tuntutan kami benar-benar didengar dan direalisasikan,” ucapnya.
Taufikuddin juga sempat menyinggung, program prioritas pemerintah provinsi pada tahun 2026 yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Menurutnya, program-program tersebut hingga kini belum maksimal dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim.
“Oleh karena itu kita turut menyuarakan perihal ini, supaya bisa menjadi atensi Gubernur Kaltim,” katanya.
Walaupun begitu, Taufikuddin menyayangkan, ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur di kantor saat aksi berlangsung. Dirinya menilai, kondisi tersebut menghambat upaya dialog langsung yang diharapkan bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan.
“Kita menolak jika hanya perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditemui untuk berdialog. Sebab beberapa OPD kita nilai belum memiliki legitimasi penuh terhadap tuntutan kita,” tutupnya.
Editor: Erwin