Dalam aksi tersebut, PMII Kota Samarinda membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah provinsi.
Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi, Zumardin menyampaikan bahwa pihaknya akan menyuarakan berbagai persoalan mendasar di Benua Etam, yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Permasalahan tersebut meliputi ketimpangan sektor pendidikan, kondisi infrastruktur jalan, hingga layanan kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah.
“Kita dari PMII Samarinda mendesak Gubernur Kaltim untuk segera mempercepat pemerataan pendidikan yang layak serta meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat,” ujar Zumardin, Rabu (8/4/2026).
Selain itu, mereka juga menuntut percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan di sejumlah daerah. Isu energi dan pengawasan turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
“Kita ingin pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran,” ucapnya.
Menurut Zumardin, PMII Samarinda juga mendesak pemenuhan kebutuhan listrik serta jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di sektor lingkungan dan sumber daya alam, dirinya menyatakan meminta ketegasan pemerintah terhadap perusahaan yang belum melakukan reklamasi pascatambang.
“Dalam tuntutan lain, kita turut mendesak penindakan tegas terhadap praktik ilegal logging serta penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain itu, aksi ini juga membawa turutan terkait peningkatan kesejahteraan tenaga honorer pendidik di Kaltim. Hal ini diakuinya sebab masih banyak guru yang sangat jauh dari kesejahteraan.
"Maka dari itu kita berharap pemerintah provinsi dapat merespons berbagai tuntutan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh," tutupnya.
Editor: Erwin