Menurutnya, kualitas keputusan legislatif lebih ditentukan oleh kesepakatan dan komunikasi yang matang antaranggota.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, keputusan yang diambil tanpa kesepahaman berpotensi menimbulkan persoalan pada tahap implementasi serta mengganggu stabilitas kebijakan.
“Setiap keputusan harus lahir dari kesepakatan bersama, supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan di belakang,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Husni menambahkan, keputusan yang tidak dibangun atas komunikasi dan konsolidasi internal dapat memicu perbedaan tafsir di kemudian hari.
Kondisi ini berisiko menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan, bahkan dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Dalam konteks pemerintahan daerah, ia menilai, koordinasi yang kurang solid antara anggota dewan dapat berdampak pada lambannya proses pembangunan dan implementasi program strategis.
Karena itu, Husni menekankan pentingnya membangun kesepahaman tidak hanya sebagai kebutuhan internal DPRD, tetapi juga sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat luas.
Untuk mencegah potensi konflik atau perbedaan pandangan, Husni mendorong seluruh anggota DPRD agar menempatkan komunikasi terbuka dan konsolidasi sebagai prioritas utama dalam setiap pembahasan kebijakan.
Dengan demikian, perbedaan perspektif dapat diselesaikan sejak awal dan keputusan yang diambil benar-benar solid serta dapat diterima semua pihak.
“Yang kita butuhkan bukan hanya keputusan, tapi keputusan yang benar-benar disepakati bersama,” tandasnya.
Editor: Erwin