Hal itu disampaikan Prabowo saat menanggapi pertanyaan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal dalam pertemuan bersama jurnalis dan pengamat di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026) lalu.
Dalam pertanyaannya, Faisal menyoroti potensi lonjakan harga minyak hingga 100 dolar AS per barel dan pelemahan rupiah ke level Rp17.000 per Dollar AS, yang diperkirakan dapat menambah beban subsidi energi hingga lebih dari Rp100 Triliun. Kondisi tersebut dinilai berisiko mendorong rasio subsidi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melampaui 3 persen.
Selain itu, Faisal juga mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran seperti yang diterapkan sebelumnya berpotensi menimbulkan dampak di daerah, termasuk keterbatasan fiskal hingga mendorong kenaikan pajak akibat berkurangnya transfer ke daerah.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan pemerintah akan mengedepankan efisiensi yang lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya di daerah.
“Jadi harus terbuka, harus fair. Banyak pejabat itu yang menurut saya ya tidak efisien,” ujar Prabowo yang dikutip dari tayangan YouTube Liputan 6 yang tayang pada Kamis (19/3/2026) kemarin.
Ia mencontohkan penggunaan anggaran di daerah yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prioritas kebutuhan rakyat, satu diantaranya terkait pengadaan mobil dinas mewah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan. Ada pemerintah daerah (Pemprov Kaltim) dia beli mobil dinas gubernur berapa Rp8 Miliar. Saya presiden di Indonesia saya pakai mobil buatan Indonesia,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, kendaraan dinas yang digunakannya memiliki harga berkisar 1 Miliar dibandingkan pengadaan tersebut meski dilengkapi fasilitas keamanan khusus seperti anti peluru.
“Harganya tidak Rp8 Miliar. Coba kita selidiki semua. Itu yang kita minta, kesadaran, rasa tanggung jawab. Bupati kerja untuk rakyatmu. Gubernur kerja untuk rakyatmu,” lanjutnya.
Langkah pengendalian defisit tidak semata dilakukan melalui pemangkasan anggaran, tetapi juga dengan penataan ulang prioritas belanja agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengembalikan mobil dinas yang sebelumnya menuai sorotan tersebut kepada pihak penyedia. Kendaraan berjenis SUV mewah itu dikembalikan setelah mendapat perhatian publik dan arahan untuk meninjau ulang penggunaan anggaran daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal memastikan proses pengembalian telah dilakukan sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dana pembelian kendaraan juga telah dikembalikan ke kas daerah.
“Proses pengembalian mobil dinas Pemprov Kaltim telah diserahkan kembali kepada penyedia,” kata Faisal beberapa waktu lalu.
Dari sisi administrasi, nilai pengadaan kendaraan tersebut tercatat mencapai Rp8,49 Miliar, yang terdiri dari harga unit dan pajak. Dana pokok sebesar Rp7,54 Miliar telah dikembalikan ke kas daerah, sementara pemerintah daerah juga tengah mengurus proses restitusi pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Editor: Aspian Nur