3 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Peristiwa kembali ditabraknya Jembatan Mahakam, Minggu (8/3/2026) lalu, menuai kritik dari kalangan akademisi.
Kejadian yang berulang ini dinilai mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan lalu lintas sungai serta minimnya evaluasi menyeluruh dari pihak terkait. Tanpa pembenahan yang sistematis, insiden serupa dikhawatirkan akan terus terjadi di masa mendatang.
Akademisi dari Universitas Mulawarman, Khairil Anwar, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lalu lintas di Sungai Mahakam yang semakin padat namun tidak diimbangi dengan sistem manajemen risiko yang memadai.
Dia menilai langkah penanganan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat reaktif dan hanya fokus pada dampak langsung setelah kejadian.
Menurut Khairil, setiap kali insiden tabrakan terjadi, perhatian utama hanya tertuju pada perhitungan kerusakan fisik jembatan serta mekanisme ganti rugi. Padahal, aspek keselamatan jangka panjang serta ketahanan struktur jembatan seharusnya menjadi perhatian utama.
“Setiap kali terjadi tabrakan, yang dihitung hanya kerusakan fisik dan kompensasinya. Padahal kita harus memikirkan dampak terhadap keamanan struktur jembatan dalam jangka panjang,” Rabu (11/3/2026).
“Infrastruktur seperti jembatan dirancang untuk bertahan puluhan tahun. Jika terus-menerus mengalami benturan, tentu umur teknisnya akan berkurang,” tambahnya.
Selain menyoroti aspek keselamatan, Khairil juga menilai terdapat ketimpangan dalam pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai jalur distribusi logistik, khususnya untuk pengangkutan batu bara.
Menurutnya, wilayah Kaltim justru menanggung berbagai risiko tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan.
Ia menjelaskan komoditas batu bara yang diangkut melalui sungai tersebut pada akhirnya tidak memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi daerah setelah berada di jalur perairan.
Sebaliknya, pemerintah daerah dan masyarakat harus menanggung potensi kerusakan infrastruktur, risiko kecelakaan di sungai, hingga ancaman pencemaran lingkungan.
“Batu bara memang melintasi sungai ini sebagai jalur logistik utama. Namun ketika sudah berada di jalur air, daerah tidak lagi mendapatkan pemasukan yang berarti. Yang justru terjadi adalah kita harus menanggung dampak kerusakan infrastruktur, potensi pencemaran, serta risiko kecelakaan kapal,” jelasnya.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Khairil mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas kapal di kawasan sungai tersebut.
Dirinya menilai perlu ada sistem pengaturan jadwal pelayaran serta titik-titik parkir kapal sebelum melintas di bawah jembatan.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat akan membantu mengurangi kepadatan kapal di area strategis, terutama di sekitar kolong jembatan yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dalam proses pengawasan lalu lintas sungai.
Mengingat jalur tersebut memiliki dampak langsung terhadap keamanan infrastruktur dan aktivitas masyarakat setempat.
Di tengah pembahasan mengenai persoalan teknis jembatan, Khairil turut menanggapi polemik yang berkembang di media sosial terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Dia menilai diskusi publik saat ini mulai bergeser dari substansi persoalan menuju kritik yang bersifat personal.
Menurutnya, fokus utama seharusnya tetap berada pada isu keselamatan infrastruktur dan kepentingan masyarakat Kaltim, bukan pada individu yang menyampaikan kritik tersebut.
“Substansi persoalannya justru mulai hilang karena perhatian publik bergeser ke persoalan pribadi. Padahal yang disampaikan menyangkut kepentingan masyarakat serta aset daerah yang berulang kali mengalami kerusakan,” ungkapnya.
Khairil juga menilai fenomena potongan video atau framing tertentu di media sosial merupakan konsekuensi dari dinamika komunikasi digital saat ini, yang kerap dialami oleh tokoh publik maupun politisi.
Meski demikian, ia menegaskan penyebaran framing negatif tidak serta-merta menghilangkan substansi pesan yang disampaikan, terutama jika pesan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik.
“Selama yang disuarakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, framing terhadap pembawa pesan tidak akan menghilangkan esensi persoalannya. Apalagi masyarakat sendiri merasakan langsung dampak dari masalah tersebut,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
