2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, sebut sekitar 300 tenaga bakti rimbawan di Benua Etam terancam tidak terakomodasi akibat penurunan drastis Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, menjelaskan DBH yang sebelumnya mencapai sekitar Rp150 miliar kini turun drastis menjadi hanya beberapa miliar rupiah sehingga berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan tenaga bakti rimbawan.
Pasalnya, dari total dana yang tersedia, hanya sekitar 10 persen yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan tenaga tersebut.
“Akibat keterbatasan anggaran itu, dari sekitar 300 tenaga bakti rimbawan yang ada, hanya sekitar 188 orang yang bisa terakomodasi,” ujar Selamat, Senin (9/3/2026).
Kondisi ini membuat ratusan tenaga lainnya terancam tidak lagi mendapatkan pembiayaan, meskipun di lapangan keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan.
Menurut Selamat, DPRD Kaltim berkomitmen untuk memperjuangkan agar seluruh tenaga tersebut tetap dapat diakomodasi. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan menyurati Gubernur Kaltim guna mencari solusi terbaik.
Dalam pertemuan, Selamat mengklaim Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga menyampaikan kemungkinan pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebagai alternatif sumber pembiayaan. Namun, opsi tersebut masih dalam tahap kajian.
“Kami akan terus berupaya mencarikan solusi agar mereka tetap bisa bekerja, karena tenaga mereka sangat dibutuhkan di lapangan. Apalagi luas hutan di Kaltim sangat besar,” jelasnya.
Selain skema pembiayaan yang ada saat ini melalui DBH reboisasi, DPRD juga membuka kemungkinan alternatif lain, termasuk skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, opsi tersebut masih menjadi langkah terakhir jika solusi dari skema yang ada tidak memungkinkan.
Selamat menjelaskan di beberapa provinsi lain, tenaga dengan status PPPK terkadang ditempatkan secara administratif sebagai tenaga tata usaha atau tenaga administrasi meskipun tugas lapangannya tetap berkaitan dengan kegiatan di lapangan.
Sementara itu, untuk tahap awal pihaknya akan terlebih dahulu mengirimkan surat resmi kepada Gubernur guna membahas langkah penanganan yang bisa segera diambil.
“Untuk sementara kami tempuh melalui surat terlebih dahulu kepada Gubernur. Selanjutnya akan kita lihat perkembangan dan koordinasi lanjutan,” tutupnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
