Dalam kegiatan diskusi publik tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di tingkat Provinsi Kaltim serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini diketahui menjadi ruang dialog untuk membahas perkembangan pembangunan daerah berbasis data dan fakta.
Dalam forum tersebut, peserta diskusi menyoroti korelasi antara data statistik dengan realitas pembangunan di Kaltim pada masa pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Seperti yang disampaikan Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim, Irianto Lambrie, bahwa kebijakan pembangunan daerah periode 2025–2030 difokuskan pada sejumlah sektor strategis. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, kata dia pemerintah daerah juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kualitas perkembangan ekonomi daerah serta membangun kemandirian ekonomi melalui percepatan transformasi struktur ekonomi.
Pembangunan infrastruktur sebut Irianto juga menjadi prioritas penting dalam kepemimpinan Rudy-Seno. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Kaltim.
“Ini kita sedang berbicara tentang data dan fakta. Gubernur kita juga sempat menyampaikan kepada seluruh OPD agar mempercepat pembangunan daerah,” ujar Irianto.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Mas’ud Rifai, memaparkan sejumlah data terkait kondisi ekonomi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan di Kaltim. Dia menerangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kaltim mengalami kenaikan dari 5,18 persen menjadi 5,20 persen pada November 2025.
"Angka tersebut menempatkan Kalimantan Timur pada posisi ke-12 tertinggi dari 38 provinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kaltim pada September 2025 tercatat sebanyak 202,04 ribu jiwa atau sekitar 5,19 persen dari total penduduk," jelasnya.
Meski demikian, kata Rifai persentase kemiskinan Kaltim masih berada pada posisi tujuh terendah secara nasional. Rifai menegaskan bahwa pemahaman terhadap data harus dilakukan secara objektif dan tidak hanya berdasarkan persepsi.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menambahkan peran media online sangat penting di era digital dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah provinsi menyediakan platform Satu Data Kaltim sebagai sumber informasi resmi.
Melalui website tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai data secara terpadu, termasuk laporan keuangan dan data pembangunan daerah.
“Jika masyarakat ingin mencari data laporan keuangan dan lain sebagainya, bisa mengakses website Satu Data Kaltim,” tegas Faisal.
Lalu Pimpinan Redaksi Seputar Fakta, Rusdianto, menuturkan diskusi publik ini digelar sebagai upaya menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi pembangunan yang objektif. Dirinya berharap, data pembangunan tidak hanya menjadi dokumen semata, tetapi juga dapat dipahami dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Jadi di ulang tahun ketiga ini Seputar Fakta mencoba untuk menjembatani masyarakat. Jadi ketika ada data-data pembangunan itu tidak hanya selesai di atas kertas, tapi memberikan manfaat secara luas,” tandasnya.
Editor: Erwin