Ia menilai permasalahan tersebut tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian.
Menurutnya, fenomena kekerasan di kalangan anak muda, khususnya usia sekolah, tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum. Persoalan tersebut juga mencerminkan masih kurangnya pendidikan moral serta pembentukan karakter, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal.
Shemmy menegaskan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak usia dini.
“Orang tua adalah fondasi utama dalam pembentukan karakter anak. Nilai-nilai kebaikan, seperti menghargai orang lain dan mengendalikan emosi, harus mulai ditanamkan dari rumah,” ujarnya, Jumat (6/3/2026).
Selain keluarga, Shemmy juga menyoroti pentingnya peran guru di lingkungan sekolah. Dia menilai guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai figur teladan yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku siswa.
Dalam pandangannya, guru memiliki posisi strategis untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, sopan santun, serta rasa saling menghormati antar sesama.
Dengan memberikan contoh perilaku yang baik, guru dapat membantu membentuk lingkungan sekolah yang lebih positif dan kondusif bagi perkembangan siswa.
“Guru harus menjadi panutan bagi siswa. Mereka perlu memberikan contoh sikap yang baik sekaligus mengajarkan pentingnya menghargai orang lain dan memahami dampak dari tindakan kekerasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Shemmy menilai masih banyak pelajar yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan. Ketidaktahuan tersebut, menurutnya, dapat membuat anak-anak terjerumus dalam permasalahan hukum yang serius.
Karena itu, ia mendorong sekolah untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada siswa mengenai dampak sosial maupun hukum dari tindakan kekerasan.
Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, maupun program pembinaan karakter di sekolah.
“Masih banyak pelajar yang tidak menyadari bahwa tindakan kekerasan bisa berujung pada masalah hukum. Sekolah perlu lebih sering memberikan pemahaman mengenai hal ini,” ungkapnya.
Tidak hanya pihak sekolah, Shemmy juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
Dirinya menyarankan agar sosialisasi mengenai bahaya kekerasan serta konsekuensi hukumnya dapat dilakukan secara langsung di lingkungan sekolah.
Menurutnya, kehadiran aparat dan pemerintah di sekolah dapat memberikan pemahaman yang lebih nyata kepada para siswa mengenai risiko dan dampak dari tindakan kekerasan.
“Pemerintah daerah bersama kepolisian sebaiknya lebih aktif turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya kekerasan dan dampak hukumnya,” katanya.
Politisi Golkar itu berharap dengan adanya sinergi antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian, upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar dapat berjalan lebih efektif.
Editor: Erwin