2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim masih memfokuskan pembahasan pada penyusunan daftar kamus usulan program prioritas.
Hingga saat ini, pembahasan tersebut belum menyentuh aspek anggaran karena masih berada pada tahap awal perumusan program.
Ketua Pansus Pokir DPRD Kaltim, Baba, menjelaskan bahwa yang dibahas saat ini hanya daftar kamus usulan program yang akan menjadi acuan perencanaan ke depan.
“Ini kan baru kamus. Yang kita bahas ini baru kamus-kamus saja. Mengenai anggaran kan belum ada,” ujarnya, Kamis (5/2/2026).
Ia mengungkapkan, jumlah kamus usulan program mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Jika pada rencana awal tahun 2026 terdapat 126 judul kamus, kini jumlahnya bertambah menjadi 160 judul usulan.
Menurutnya, penambahan tersebut berasal dari berbagai usulan fraksi di DPRD Kaltim. Secara keseluruhan, terdapat 306 usulan program yang diajukan.
“Dari keseluruhan itu usulan dari seluruh fraksi ada 306 usulan. Tetapi setelah kita pelajari, banyak yang dobel antarfraksi, misalnya dari Fraksi A dan Fraksi B mengusulkan hal yang sama. Setelah disaring, akhirnya menjadi 160 usulan,” jelasnya.
Selain penyaringan karena adanya usulan yang sama, beberapa program juga harus dihapus karena tidak sesuai dengan arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Program-program yang diprioritaskan dalam kamus usulan tersebut masih berfokus pada sektor-sektor utama, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bantuan bagi desa.
“Kita melihat dari RPJMN dan RPJMD, fokusnya tetap pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program bantuan termasuk untuk desa,” katanya.
Baba menambahkan, aspirasi masyarakat dari berbagai sektor juga turut diakomodasi dalam daftar usulan tersebut, termasuk kebutuhan kelompok nelayan dan petani.
“Untuk nelayan dan petani juga ada masuk dalam kamus usulan. Namun ada beberapa item yang tidak bisa dimasukkan karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Meski demikian, beberapa program yang masih memungkinkan untuk dimasukkan adalah pengadaan bibit pertanian yang dapat digabungkan dengan bantuan pupuk, dengan catatan komposisi bantuan tetap didominasi oleh bibit.
“Misalnya pengadaan bibit bisa saja digabung dengan pupuk, tetapi tidak boleh mayoritas pupuknya. Tetap mayoritas bibitnya,” jelasnya.
Terkait dengan penambahan jumlah kamus usulan program tersebut, Baba menegaskan bahwa hingga kini belum ada kepastian apakah anggaran juga akan ikut meningkat, mengingat pembahasan masih mengarah pada perencanaan tahun anggaran 2027.
“Untuk anggaran kita belum tahu. Ini masih berjalan dan kita juga belum tahu bagaimana kondisi pendapatan daerah nanti,” katanya.
Dia juga mengakui adanya kekhawatiran terkait potensi efisiensi anggaran pada tahun mendatang apabila kondisi keuangan daerah tidak memadai.
“Kemungkinan itu pasti ada. Kami sudah diingatkan bahwa tahun depan bisa saja terjadi nol anggaran untuk beberapa program jika keuangan daerah tidak mencukupi,” ujarnya.
Meski demikian, DPRD tetap berupaya mencari sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat keuangan daerah.
Salah satu upaya yang tengah dipertimbangkan adalah pengembangan sektor-sektor pendapatan dari BUMD maupun aset daerah.
“Ada beberapa sektor yang sedang diupayakan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dari fasilitas tertentu seperti ponton parkir dan beberapa item lainnya,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
