Hindari Kecolongan, DPRD Kaltim Minta Pemprov Rincikan Detail Penggunaan Anggaran

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi program yang disembunyikan atau dibahas sekadar formalitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Menurutnya, peristiwa yang terjadi dalam proses pembahasan anggaran belakangan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif.

“DPRD harus saling mengingatkan. Dalam pembahasan anggaran itu harus dibuka semua, jangan ada yang disembunyikan. Ini pelajaran bagi kita semua. Apa yang terjadi kemarin membuat kita malu,” tegas Demmu.

Demmu menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat menyodorkan program dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Setiap program yang diajukan harus dibahas secara rinci dan terbuka, bukan sekadar disahkan tanpa pendalaman substansi.

“Kalau pembahasan anggaran itu bukunya dibagi, mari bahas satu per satu. Jangan hanya formalitas,” ujar politisi PAN itu.

Praktik kurang transparan dalam penganggaran bukan hal baru. Pada masa lalu pernah muncul pembangunan sejumlah gedung yang tidak sepenuhnya dipahami oleh anggota dewan.

Program tersebut diketuk dalam APBD, tetapi rincian dalam sistem penganggaran tidak ditampilkan secara jelas.

“Tidak boleh kecolongan lagi. Tiba-tiba ada bangunan-bangunan, sementara teman-teman tidak paham detailnya. Ini tidak boleh terulang,” katanya.
Pembahasan APBD 2026 yang berlangsung alot juga jadi sorotan.

Demmu sempat menyampaikan keberatannya secara langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) karena dokumen yang diserahkan dinilai terlalu ringkas.

“Saya bilang, bagaimana kita mau mengesahkan APBD kalau dokumennya hanya lima lembar? Itu tidak boleh. Harus dirinci, seluruh program perangkat daerah dibahas. Dari situ kita bisa menemukan apakah ada program yang belum pantas,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan kondisi efisiensi anggaran saat ini menuntut kepekaan lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat.

Di tengah reaksi publik yang kuat terhadap kebijakan penghematan, DPRD harus mampu membaca aspirasi rakyat dan memprioritaskan kebutuhan mendesak.

“Kalau tidak dalam situasi efisiensi, mungkin masih bisa dipertimbangkan. Tapi sekarang ada efisiensi dan reaksi publik luar biasa. Kita harus membaca pikiran rakyat, kendala yang mereka hadapi jalan rusak, pendidikan, kesehatan itu yang harus lebih diutamakan dibanding fasilitas-fasilitas untuk pejabat,” tutup Demmu.

Editor: Aspian Nur

Hindari Kecolongan, DPRD Kaltim Minta Pemprov Rincikan Detail Penggunaan Anggaran

Berita Terkait

Bazar Teras Samarinda Dibongkar, Aktivitas UMKM Diminta Tak Terpusat

Kawat Tertinggal di Jantung Pasien, Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SOP RSUD AWS Samarinda

Selalu Digelar di Tenggarong, Otorita IKN Siap Hadirkan Festival Erau di Ibu Kota Baru Tahun Depan

Kebakaran Gambut Simpang Pasir Kembali Meluas, Warga Curigai Terkait Patok Tanah

IDI Kaltim Panggil Dokter Kasus Kawat Jantung, Siapkan Penelusuran Internal

Tradisi Berladang Ujoh Bilang Tetap Berjalan, Warga Lebih Waspada Bakar Lahan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini