Menurutnya, pola penanganan yang bersifat parsial atau terpisah-pisah sudah tidak relevan untuk menghadapi kompleksitas persoalan banjir dan longsor yang terus berulang di ibu kota provinsi tersebut.
Ananda menegaskan pemerintah daerah perlu memiliki dokumen perencanaan menyeluruh yang menjadi acuan jangka panjang dalam pengendalian banjir.
Blueprint tersebut, kata dia, harus memetakan secara detail titik-titik rawan serta menentukan langkah teknis yang saling terhubung.
Dia mencontohkan, pembangunan kolam retensi, folder air, hingga normalisasi drainase tidak boleh dilakukan secara terpisah tanpa perhitungan sistem yang utuh.
Seluruh infrastruktur pengendali banjir harus dirancang dalam satu kesatuan sistem tata air yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Semua harus terkoneksi dan dirancang secara menyeluruh. Kita perlu tahu secara pasti di mana titik yang membutuhkan kolam retensi, bagaimana alur drainase diperbaiki, serta bagaimana pengendalian air dilakukan secara sistematis,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).
Di tengah kritik dan evaluasi, Ananda juga memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi banjir yang terjadi baru-baru ini.
Ia menilai terdapat perbaikan signifikan dibandingkan kejadian serupa sekitar lima tahun lalu, terutama dari sisi kecepatan surutnya air.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penanganan, meski masih memerlukan banyak pembenahan.
“Kita memang sedang menghadapi musibah, tetapi harus diakui bahwa surutnya air kali ini jauh lebih cepat dibanding beberapa tahun lalu. Ini menandakan ada perbaikan dalam sistem penanganan,” katanya.
Dari sisi kebijakan dan penganggaran, DPRD Kaltim menyatakan kesiapan untuk mendukung program pengendalian banjir dan penanggulangan bencana lainnya.
Politisi PDIP itu menyebutkan bahwa dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui alokasi anggaran, termasuk pemanfaatan dana tidak terduga yang dapat digunakan untuk respons darurat.
Pengelolaan dana tersebut berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia menegaskan lembaganya akan mendukung langkah-langkah cepat pemerintah dalam merespons situasi darurat, termasuk bantuan bagi warga terdampak.
“Kami dari DPRD tentu akan memberikan dukungan, termasuk dari sisi keuangan. Dana tak terduga bisa dimanfaatkan melalui BPBD untuk penanganan cepat saat bencana terjadi,” ujarnya.
Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di kawasan Jalan Gerilya, Samarinda. Peristiwa tersebut mengakibatkan empat rumah warga mengalami kerusakan parah.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, enam orang sempat tertimbun material longsor. Dari jumlah tersebut, satu orang ditemukan dalam kondisi meninggal duniabsementara korban lainnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan.
Ananda menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas kejadian tersebut. Dirinya menilai peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya mitigasi bencana yang lebih serius, terutama di kawasan rawan longsor.
“Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa warga. Ini menjadi perhatian serius agar upaya mitigasi ke depan lebih maksimal,” katanya.
Ke depan, DPRD Kaltim berkomitmen mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota dan kabupaten dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Ananda juga mengingatkan setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan aspek tata ruang, daya dukung lingkungan, serta analisis risiko bencana.
“Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan secara cepat dan sederhana. Namun jika kita memiliki perencanaan yang matang dan dijalankan secara konsisten, dampaknya pasti bisa ditekan,” pungkasnya.
Editor: Erwin