Dia menilai, meskipun yang bersangkutan telah memperoleh pemulihan hak secara administratif, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan persepsi publik terkait statusnya sebagai mantan terpidana.
Jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan figur sentral yang menjadi teladan bagi siswa, guru, serta masyarakat luas.
Karena itu, aspek moralitas dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses penunjukan pimpinan lembaga pendidikan.
“Bagaimanapun juga masyarakat akan berpikir, ‘oh, kepala sekolah ini pernah terbentur hukum’. Kalau saya, janganlah kepala sekolah dan pendidik kita yang aktif ini punya rekam jejak berurusan dengan hukum,” ungkapnya, Rabu (11/2/2026).
Ia menekankan dunia pendidikan merupakan fondasi pembentukan karakter generasi muda. Oleh sebab itu, figur-figur yang berada di dalamnya, khususnya pada posisi strategis seperti kepala sekolah, harus memiliki rekam jejak yang bersih serta mampu menjaga kepercayaan publik.
Lebih lanjut, Syahariah mengungkapkan Komisi IV DPRD Kaltim telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim sejak awal mencuatnya persoalan ini.
Sebagai mitra kerja di sektor pendidikan, Komisi IV memiliki fungsi pengawasan yang melekat, termasuk memastikan proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Politisi Golkar itu mengingatkan agar proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik yang dapat mencederai marwah pendidikan.
Menurutnya, integritas dalam proses rekrutmen menjadi kunci untuk menjaga kualitas lembaga pendidikan di daerah.
“Saya sudah sampaikan ke Kepala Disdikbud Kaltim, kalau melakukan seleksi kepala sekolah, biodatanya harus betul-betul diseleksi dengan ketat,” ujarnya.
Syahariah menambahkan, jangan sampai ada praktik culas dalam proses penunjukan jabatan strategis di lingkungan pendidikan.
Dirinya menegaskan pendidikan adalah harapan masa depan anak-anak Kaltim, sehingga setiap kebijakan harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan jangka panjang generasi penerus.
“Jangan sampai ada kongkalikong. Ini pendidikan, ini harapan anak-anak kita ke depan. Maka kepala sekolah dan guru harus benar-benar diseleksi,” pungkasnya.
Editor: Erwin