1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Rahmat Surya
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan dugaan diskriminasi dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) Gratis melalui program Gratispol yang belakangan menuai keluhan mahasiswa.
LBH menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut kasus individual, tetapi juga menyentuh aspek struktural kebijakan pendidikan.
Diketahui sebelumnya sebanyak 39 mahasiswa asal Kaltim mengadukan berbagai kendala dalam mengikuti program tersebut.
Beberapa permasalahan yang diadukan diantaranya keterlambatan atau tidak cairnya dana beasiswa, gangguan sistem pada situs atau formulir pendaftaran, pembatalan sepihak, serta kesulitan laporan terkait daftar ulang, dan laporan keluhan lainnya.
Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadilah Rahmatan Al Kafi, menyampaikan bahwa advokasi yang dilakukan pihaknya merupakan advokasi strategis, bukan semata-mata penanganan perkara perorangan.
LBH, sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menempatkan bantuan hukum struktural sebagai filosofi dasar perjuangan.
“Advokasi kami tidak berhenti, tetapi kami juga tidak mengambil alih kepemimpinan dari para aktor kunci, yakni para mahasiswa yang sedang memperjuangkan hak atas pendidikannya,” ujar Fadilah saat dihubungi wartawan Korankaltim.com, Rabu (4/2/2026).
Dia menyebutkan, sejumlah mahasiswa yang sebelumnya mengadu ke LBH dan mengikuti konferensi pers pada Senin (2/2/2026), telah dihubungi oleh pihak kampus masing-masing.
Kampus yang dimaksud antara lain Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
LBH Samarinda, kata Fadilah, tidak akan menghalangi apabila terdapat upaya percepatan penyelesaian masalah dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Namun demikian, dia menilai, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan respons jangka pendek, melainkan juga menyisakan pekerjaan rumah secara sistemik dalam perumusan kebijakan.
Terkait kemungkinan menempuh jalur litigasi, LBH menegaskan opsi tersebut tidak pernah ditutup. Kendati begitu, saat ini prioritas utama tetap pada upaya non-litigasi mengingat sifat persoalan yang dinilai mendesak, khususnya terkait pemulihan hak atas pendidikan bagi para mahasiswa terdampak.
“Pemulihan hak pendidikan itu sifatnya sangat urgent. Karena itu, kami masih mengedepankan upaya non-litigasi terlebih dahulu,” tutupnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
