Pemprov Kaltim Diminta Serius Terkait Pemerataan Pembangunan di Pesisir Kutai Timur

Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai ketimpangan ini perlu segera diatasi melalui langkah konkret, khususnya di daerah pesisir Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Nurhadi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar lebih serius dalam memperkuat pembangunan infrastruktur strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pesisir.

Sektor kelautan dan energi harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan penghidupan nelayan serta penguatan ekonomi lokal. Satu usulan yang disampaikannya adalah pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Sangatta.

Fasilitas tersebut dinilai penting sebagai wujud pemerataan pembangunan sekaligus bentuk keadilan bagi masyarakat pesisir yang selama ini berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan laut.

Politisi PPP itu menegaskan peran nelayan dalam menjaga pasokan hasil laut belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Akibatnya, potensi ekonomi dari sektor kelautan belum bisa dimaksimalkan secara optimal. “Pemerintah sudah seharusnya menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat pesisir. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan bukan sekadar menghadirkan fasilitas, tetapi merupakan langkah penting untuk menciptakan keadilan ekonomi,” ujar Nurhadi, Rabu (28/1/2026).

Keberadaan pelabuhan tersebut akan berfungsi sebagai pusat distribusi dan hilirisasi hasil tangkapan laut. Selain itu fasilitas ini juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di wilayah pesisir Sangatta dan sekitarnya.

Selain infrastruktur pelabuhan, Nurhadi turut menyoroti persoalan ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), yang kerap menjadi kendala bagi masyarakat di Sangatta dan Sangkulirang.

Dia menilai pasokan energi yang tidak stabil telah menghambat aktivitas ekonomi, terutama nelayan yang sangat bergantung pada BBM untuk melaut. “Kelangkaan BBM sudah menjadi keluhan rutin para nelayan. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap sektor kelautan masih belum sepenuhnya diwujudkan secara konkret. Karena itu, pembangunan SPBU khusus di wilayah pesisir harus menjadi prioritas,” jelasnya.

Wilayah pesisir tidak boleh terus-menerus berada dalam kondisi tertinggal. Kalau pemerintah daerah serius ingin memperkuat ketahanan pangan dan energi, maka perhatian terhadap pembangunan di Kutim harus ditingkatkan secara signifikan.

“Pesisir tidak boleh hanya menjadi daerah penyangga tanpa perhatian. Ketahanan pangan dan energi tidak akan terwujud tanpa pembangunan yang adil dan merata,” tutup Nurhadi.

Editor: Aspian Nur

Pemprov Kaltim Diminta Serius Terkait Pemerataan Pembangunan di Pesisir Kutai Timur

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini