Anggaran Porprov Kaltim Belum Masuk APBD Murni 2026

Penulis: Ainur Rofiah

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII/2026 Kaltim masih menghadapi ketidakpastian anggaran. 

Pasalnya sampai saat ini anggaran Porprov yang akan berlangsung di Kabupaten Berau tersebut belum terealisasi dan belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Plt Kadispora) Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, meski belum dianggarkan secara resmi Gubernur Rudy Mas’ud telah meminta agar dilakukan evaluasi kembali terhadap anggaran tahun 2026. 

Evaluasi tersebut membuka peluang adanya pergeseran anggaran sesuai mekanisme yang berlaku. “Porprov memang belum dianggarkan di APBD murni 2026. Namun Pak Gubernur meminta untuk mengevaluasi kembali anggaran 2026. Masih ada mekanisme pergeseran, tergantung kebijakan APBD nantinya,” ujar Faisal, Rabu (28/1/2026).

Terdapat beberapa opsi pendanaan yang masih memungkinkan.  Jika tidak dapat diakomodasi melalui pergeseran anggaran di APBD murni 2026, maka penganggaran Porprov berpotensi dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026 atau pada awal tahun 2027.

Namun Faisal menegaskan seluruh proses tersebut sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah yang juga dipengaruhi oleh transfer anggaran dari pemerintah pusat. 

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menunggu pembayaran sisa dana terutang dari pusat untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. “Bappeda sedang mengejar sisa terutang anggaran pusat tahun 2023 dan 2024 sekitar Rp1,9 Triliun,” jelas Faisal. “Mudah-mudahan segera dibayarkan. Belum lagi yang tahun 2025, apakah dipotong atau menjadi terutang, itu masih menunggu keputusan,” harapnya.

Apabila dana tersebut terealisasi maka secara otomatis akan berdampak pada penyesuaian atau pergeseran anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik pada APBD murni maupun APBD Perubahan 2026.

Meski demikian Faisal menyampaikan gubernur memberikan apresiasi dan harapan besar agar Porprov VIII tetap dapat terlaksana dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai.

Dalam waktu dekat, Dispora Kaltim berencana kembali menggelar rapat koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), membahas lebih lanjut terkait anggaran, termasuk pembiayaan Porprov yang hingga kini belum teranggarkan.

Editor: Aspian Nur