2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ayu Norwahliyah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA — Tekanan fiskal kian membatasi ruang gerak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyusun arah pembangunan 2026.
Dengan kapasitas anggaran yang menyusut, pemerintah memilih bersikap realistis dengan memusatkan prioritas pada penyelesaian berbagai proyek lanjutan yang telah berjalan sejak 2025.
Kondisi tersebut tercermin dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Kota Samarinda yang hanya menyentuh angka Rp3,18 triliun.
Beban keuangan daerah semakin berat menyusul penurunan tajam Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Tahun ini, Kota Tepian hanya memperoleh alokasi Rp311,66 miliar, menyusut Rp264,13 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp575,79 miliar.
Diketahui, struktur APBD saat ini masih didominasi belanja rutin. Lebih dari 40 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, mulai dari gaji hingga tambahan penghasilan (TPP).
“Belanja pegawai tetap harus dipertahankan dan ini yang membatasi ruang gerak untuk kegiatan lain,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda, Ananta Fathurrozi.
Skala prioritas diarahkan pada program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat guna mencegah proyek terhenti di tengah jalan.
Salah satunya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) tetap dipertahankan. Alokasi Rp100 juta per RT tidak dihapus, namun realisasinya dilakukan secara bertahap melalui skema dua termin.
“Seluruh rencana sudah disiapkan, namun tetap harus dihitung secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru,” terangnya.
Selain itu, operasional insinerator yang ditargetkan mulai berfungsi pada 2026 juga harus berjalan. Sementara itu, untuk Terowongan Samarinda, pada 2025 fokus diarahkan pada penambahan fungsi keamanan karena konstruksi utama telah rampung.
Jika terdapat pekerjaan lanjutan, pelaksanaannya akan digeser ke 2026. Begitu pula dengan Teras Samarinda segmen satu yang masuk dalam daftar pekerjaan lanjutan akibat adanya bagian yang belum tuntas.
Penanganan banjir juga tetap menjadi prioritas, seperti kelanjutan pembangunan kolam retensi di kawasan Sempaja. Sekitar Rp6 miliar dialokasikan untuk menyelesaikan infrastruktur pendukung agar kolam retensi berfungsi optimal, termasuk penyelesaian outlet, pembebasan lahan, serta jalur pembuangan air.
Sementara di sektor pendidikan, pekerjaan fisik seperti penanganan longsor di SMP 27 dan lanjutan pembangunan SMP 24 menjadi prioritas yang harus diselesaikan.
Pada bagian kesehatan, anggaran sebesar Rp12 miliar disiapkan untuk penambahan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Inche Abdoel (IA) Moeis.
Pemerintah pusat turut memberikan dukungan Rp100 hingga Rp200 miliar untuk pengadaan alat kesehatan. Dalam kondisi fiskal saat ini, pemerintah akhirnya tidak menggunakan skema kontrak tahun jamak (multiyears contract).
Saat ini, Pemkot Samarinda masih menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan menata manajemen kas yang ditargetkan rampung bertahap hingga Februari. “Pelaksanaannya baru bisa kami dorong mulai Februari,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
