Tak hanya seorang diri, Reza menyebut Sekretaris Komisi I, Salehuddin, juga membersamai, karena sama-sama berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara (Kukar).
Desa Sungai Meriam dan Desa Sidomulyo, memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak di wilayahnya, mulai dari perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), pengaspalan jalan desa, optimalisasi lahan pertanian, hingga permohonan bantuan alat-alat pertanian untuk mendukung produktivitas warga.
Reza menjelaskan kondisi kewenangan infrastruktur di masing-masing desa berbeda. Untuk Desa Sidomulyo, kata dia, tidak terdapat ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi.
Sementara itu, Desa Sungai Meriam memiliki keterkaitan langsung dengan kewenangan provinsi karena berbatasan dengan wilayah Kota Samarinda.
“Khusus Desa Sungai Meriam, karena berbatasan langsung dengan Kota Samarinda, terdapat beberapa program yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR, salah satunya terkait perbaikan akses jalan yang saat ini mengalami kerusakan dan berlubang,” ujar Reza, Minggu (25/1/2025).
Politikus Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, sinergi yang baik akan memudahkan anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh dua desa ini. Ini merupakan bentuk proaktif atau jemput bola terhadap program dan anggaran yang memang disiapkan pemerintah provinsi,” sebutnya.
Reza juga mendorong desa dan kelurahan lain di Kukar untuk mengikuti langkah serupa. Ia menilai masih banyak pemerintah desa yang belum memahami secara utuh mekanisme penganggaran, batas kewenangan pemerintah, serta prosedur pengusulan bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim ke Kabupaten Kukar.
Terkait bantuan keuangan ke desa, Reza mengakui bahwa usulan tersebut turut disampaikan dalam pertemuan.
Namun, ia mengingatkan bahwa kondisi efisiensi anggaran saat ini membuat penyaluran bantuan perlu disesuaikan.
“Untuk tahun ini kemungkinan bisa direalisasikan sebagian terlebih dahulu, mungkin sekitar separuhnya. Tahun berikutnya baru bisa dimaksimalkan kembali. Namun untuk nominal pastinya, saya belum bisa memastikan,” jelasnya.
Akhmed Reza Fachlevi maupun Salehuddin menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat desa.
Keduanya berharap, melalui kolaborasi lintas pemerintah, pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Editor: Erwin