Pada tahun anggaran 2026, bantuan tersebut tercatat mengalami penurunan cukup tajam.
Samarinda memperoleh alokasi bankeu sebesar Rp311,66 miliar pada 2026.
Angka ini menyusut Rp264,13 Miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp575,79 Miliar. Penurunan ini tercatat sebagai yang tertinggi di antara sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, kondisi tersebut dapat dipahami mengingat fiskal pemprov juga sedang tertekan karena merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim berimbas pada kemampuan penyaluran bantuan ke daerah.
“Kami memahami karena APBD provinsi juga turun,” ujar Andi Harun belum lama ini.
Meski terjadi penurunan nilai, Andi Harun menegaskan secara nominal, Samarinda tetap menjadi salah satu daerah penerima bantuan keuangan terbesar di Bumi Etam.
“Sepanjang informasi yang kami terima dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bankeu provinsi yang masuk ke Samarinda itu salah satu yang terbesar,” ucapnya.
Merujuk informasi TAPD Kaltim, alokasi bantuan tersebut sebagian besar bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kaltim. Hal inilah yang mendasari apresiasi Wali Kota terhadap para legislator tingkat provinsi tersebut.
“Itu sebabnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah menaruh pokirnya di Samarinda, karena hampir 100 persennya berasal dari pokir DPRD provinsi,” ucap Andi Harun.
Kendati bukan berasal dari alokasi murni Pemprov Kaltim, dukungan ini dinilai sangat membantu pembiayaan pembangunan daerah, khususnya sektor infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Andi Harun berharap ke depan Pemprov Kaltim dapat kembali mengalokasikan Bankeu secara optimal. Namun untuk saat ini, guncangan fiskal akibat penurunan APBD provinsi yang cukup drastis dipandang sebagai kondisi yang perlu dimaklumi.
"Kami harus mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya,” pungkasnya.
Editor Aspian Nur