Ia meminta agar sistem pengelolaan sampah tidak lagi bersifat konvensional, melainkan mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah merupakan isu serius yang masih dihadapi sejumlah daerah perkotaan di Kaltim, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Penanganan yang berjalan saat ini dinilai belum maksimal, bahkan masih ditemukan praktik pembuangan sampah di lokasi-lokasi yang tidak termasuk TPA resmi.
“Persoalan sampah bukan sekadar soal volume atau penumpukan, tetapi menyangkut sistem pengelolaan secara menyeluruh,” sebutnya, Rabu (14/1/2025).
“Masih ada masyarakat yang membuang sampah di kawasan perlintasan atau lokasi jauh dari permukiman yang sejatinya bukan TPA,” tambahnya.
Hal ini kata Salehuddin menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran publik. Politisi Partai Golkar tersebut menilai, diperlukan terobosan dan inovasi dari kepala daerah agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.
Salah satu langkah strategis yang dinilai realistis dan mudah diterapkan adalah penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, khususnya melalui pengembangan bank sampah.
Dirinya menjelaskan bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengurangan volume sampah, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan ekonomi.
Melalui sistem ini, masyarakat dilatih untuk memilah sampah sejak dari rumah, sekaligus membuka peluang usaha baru.
“Bank sampah adalah solusi yang murah dan mendidik. Selain mengajarkan kebiasaan memilah sampah, sistem ini juga memiliki nilai ekonomi. Potensinya besar, baik bagi pemuda, ibu rumah tangga, maupun pelaku UMKM,” katanya.
Salehuddin mencontohkan sejumlah wilayah di Kukar yang telah menjalankan program bank sampah dengan cukup baik. Di daerah tersebut, sampah dipilah sejak awal, lalu diolah menjadi bahan daur ulang maupun produk yang memiliki nilai jual di pasaran.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah. Sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta instansi terkait lainnya dinilai krusial agar dampak pengelolaan sampah tidak hanya dirasakan secara teknis tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat.
“Jika semua dinas bergerak bersama, kita tidak harus langsung mengadopsi teknologi TPA yang mahal dan canggih. Mulailah dari langkah-langkah yang realistis dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dari sisi legislasi, Salehuddin memastikan DPRD Kaltim siap memberikan dukungan anggaran, selama pemerintah daerah memiliki perencanaan program pengelolaan sampah yang jelas, terukur, dan berkelanjutan.
“Selama ada koordinasi yang baik serta perencanaan yang matang, DPRD tentu akan mendukung. Terlebih jika program tersebut berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kesehatan lingkungan. Dua aspek ini sangat penting,” tegasnya.
Salehuddin berharap paradigma masyarakat dan pemerintah terhadap sampah dapat berubah. Ia menilai, sampah seharusnya tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai potensi sumber daya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Jangan melihat sampah sebagai momok. Dengan pendekatan yang tepat dan inovatif, kita bisa melibatkan UMKM, kelompok pemuda, hingga ibu-ibu rumah tangga. Jika dikelola secara kolaboratif, TPA kita akan menjadi lebih tertib, bersih, dan memberi manfaat nyata,” pungkasnya.
Editor: Erwin