Penurunan TKD 2026 Bukan Soal Kekurangan Uang Tapi Kebijakan yang Perlu Sinkronisasi

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menegaskan, jika dilihat dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), secara nominal justru mengalami peningkatan. “APBN 2026 sekitar Rp3.842,7 Triliun, sementara tahun 2025 sekitar Rp3.621,3 Triliunan. Artinya, secara nasional anggarannya naik,” kata Agus, Rabu (14/1/2025).

Disisi lain, Kaltim justru mengalami penurunan signifikan pada dana transfer daerah. “Tahun 2025 APBD Kaltim berada di angka sekitar Rp20 triliunan, sementara untuk 2026 yang kita sahkan hanya sekitar Rp15,15 Triliun. Artinya, dana transfer ke daerah terpotong sekitar 60 persen lebih,” ungkapnya.

Agus mempertanyakan apakah pemangkasan tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran atau murni kebijakan fiskal pemerintah pusat. “Kalau dilihat uangnya ada, berarti ini soal kebijakan. Dan kebijakan itu harus sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Perbedaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Presiden sebagai pemegang kebijakan tertinggi keuangan negara dan gubernur sebagai pemegang kebijakan di daerah tentu memiliki pendekatan yang berbeda. Karena itu, menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi kunci utama.

Agus menyoroti dampak APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stimulus dari APBD terhadap pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 17–20 persen.

Sementara kontribusi terbesar berasal dari masyarakat sekitar 60 persen dan sisanya dari sektor swasta. “Dengan APBD Rp20 Triliun di 2025, pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5,2 persen. Pertanyaannya, apakah dengan APBD Rp15,15 triliun di 2026 pertumbuhan itu bisa dipertahankan, atau bahkan meningkat hingga 6 persen? Ini yang nanti perlu dikaji oleh para pengamat ekonomi,” sebut Agus.

Politisi Gerindra ini menilai, kebijakan pengurangan dana transfer bukan semata-mata efisiensi, melainkan lebih ke arah ketepatan sasaran belanja.

Program daerah mau tidak mau harus disesuaikan dengan kebijakan pusat melalui sistem perencanaan nasional seperti SIPD. Jika tidak selaras, pemerintah pusat berpotensi menolak program tersebut. Semua pihak diminta tidak terburu-buru menyikapi penurunan anggaran secara negatif.

“Ibarat belanja, biasanya dikasih orang tua Rp1 Juta sekarang Rp700 Ribu. Kalau Rp700 Ribu itu masih bisa meng-cover kebutuhan, ya tidak masalah. Bisa jadi tahun berikutnya justru ditambah lagi,” analoginya.

Secara positif Agus melihat peluang proyek-proyek APBN yang langsung masuk ke Kaltim pada 2026 justru akan lebih besar dibandingkan tahun 2025. “Kalau dilihat dari sisi proyek APBN yang ada di Kaltim, rasanya akan lebih banyak. Itu nilai positifnya,” tutupnya.

Editor: Aspian Nur

Penurunan TKD 2026 Bukan Soal Kekurangan Uang Tapi Kebijakan yang Perlu Sinkronisasi

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini