Bukit Suharto diketahui mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas perambahan hutan. Sejumlah lahan dilaporkan telah digunduli dan ditanami tanaman produktif seperti buah naga.
Bahkan menurut pantauan media ini, di beberapa titik ditemukan bibit kelapa sawit yang ditanam di dalam kawasan yang seharusnya dilindungi.
Menurut Polisi Golkar itu, persoalan Bukit Suharto memiliki akar masalah yang panjang. Terdapat masyarakat yang merasa telah tinggal dan mengelola lahan di kawasan tersebut jauh sebelum adanya penetapan status kawasan hutan oleh pemerintah. “Bukit Suharto itu kompleks. Ada masyarakat yang merasa sudah tinggal di sana sebelum penetapan status kawasan,” ungkap Sarkowi, Rabu (14/1/2025).
Ia menambahkan, secara historis, penetapan kawasan hutan di wilayah tersebut diduga dilakukan tanpa melalui survei lapangan yang memadai melainkan hanya berdasarkan penetapan administratif di atas meja.
Kondisi ini memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah. Sarkowi menilai masyarakat tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas keberadaan mereka di kawasan tersebut.
Pasalnya, sebagian warga telah bermukim secara turun-temurun sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai area yang harus dilindungi.
Namun ditegaskannya status Bukit Suharto sebagai kawasan lindung tetap harus dihormati dan tidak boleh dirambah secara ilegal. “Di sinilah masalahnya. Status kawasan tidak boleh dirambah, tapi masyarakat sudah ada di situ. Ini harus diselesaikan,” jelasnya. “Bagaimana hubungan antara masyarakat dengan status lahannya, itu perlu kejelasan. Selain itu, juga ada faktor aktivitas ilegal yang masuk ke kawasan tersebut,” imbuh Sarkowi lagi.
Diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah yang komprehensif dan berkeadilan dan mendorong adanya penyelesaian yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum.
Upaya perlindungan hutan harus tetap berjalan namun tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan historis masyarakat yang terdampak. “Agar solusi yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari,” Sarkowi memungkasi.
Editor: Aspian Nur