Kasus Ponton Tabrak Jembatan Mahulu Siap Dikawal Tuntas DPRD Kaltim

Insiden tersebut dinilai sebagai alarm serius terhadap lemahnya pengelolaan lalu lintas sungai di Kaltim. Terutama di sepanjang alur Sungai Mahakam yang selama ini menjadi jalur vital distribusi logistik dan angkutan batu bara.

Selain menimbulkan gangguan terhadap aktivitas pelayaran, peristiwa itu juga memicu kekhawatiran akan keselamatan infrastruktur strategis serta pengguna sungai. Para wakil rakyat menilai kejadian tersebut tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa, melainkan harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengungkapkan mereka sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait guna membahas insiden tersebut.

Tak hanya itu, kasus penabrakan jembatan juga telah dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim sebagai bagian dari upaya pengawasan dan penegakan akuntabilitas.

“Kami mendorong agar pihak yang terlibat dalam penabrakan ini bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,” ujar Reza, Senin (12/1/2025).

Berdasarkan hasil pembahasan sementara, DPRD melihat adanya indikasi kelalaian yang berpotensi melibatkan lebih dari satu pihak. Kelalaian tersebut diduga tidak hanya berasal dari pengusaha kapal atau pemilik ponton tetapi juga bisa melibatkan otoritas pelabuhan, pemandu kapal, hingga sistem pengawasan lalu lintas sungai yang berjalan saat kejadian.

Kondisi itu mendorong DPRD Kaltim untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengendalian pelayaran di Sungai Mahakam.

DPRD KAltim akan terus mengawal proses penanganan kasus ini agar memberikan kepastian hukum serta memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak, juga mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Kami ingin ada evaluasi menyeluruh dari Pelindo, KSOP, BPJN dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan di Sungai Mahakam,” tegasnya.

Tata kelola lalu lintas sungai di Alur Sungai Mahakam dinilai masih membutuhkan pembenahan serius. Pengawasan terhadap aktivitas pelayaran, termasuk sistem pemanduan kapal dan pengaturan arus lalu lintas sungai, dinilai belum berjalan secara optimal.

Evaluasi yang dilakukan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis di lapangan. Pembenahan juga harus menyentuh sisi regulasi, kejelasan kewenangan antarinstansi, serta penguatan sistem pengawasan secara menyeluruh demi menjamin keselamatan infrastruktur strategis dan para pengguna Sungai Mahakam.

Editor: Aspian Nur

Kasus Ponton Tabrak Jembatan Mahulu Siap Dikawal Tuntas DPRD Kaltim

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini