Menurut Darlis, hambatan utama yang hingga kini belum teratasi sepenuhnya adalah keterbatasan anggaran. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas membuat pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan desa secara cepat dan merata.
“Permasalahan yang dihadapi sebenarnya masih persoalan klasik, yakni penganggaran,” kata Darlis pada Minggu (11/1/2025).
Meski demikian, ia mengapresiasi komitmen pimpinan daerah yang dinilai cukup serius dalam melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah terpencil. Hal tersebut, kata dia, tercermin dari intensitas kunjungan lapangan ke daerah-daerah pedalaman.
Darlis mencontohkan ketidakhadiran Gubernur Kaltim dalam rapat paripurna pada pekan ini, yang disebabkan oleh agenda kunjungan kerja ke Mahulu dan Kubar.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung pelaksanaan proyek pembangunan di kawasan pedesaan.
“Gubernur baru kembali dari Mahulu dan Kubar setelah melakukan monitoring proyek-proyek di pedesaan,” ujarnya.
Ia menilai, langkah turun langsung ke lapangan sangat penting agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Selain itu, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar pelaksanaan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Darlis menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mengawal arah kebijakan pembangunan agar tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan. Pemerataan pembangunan hingga ke daerah terluar dan pedalaman menjadi perhatian utama lembaga legislatif.
“Keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari kemajuan kota-kota besar. Masyarakat di wilayah pedalaman juga harus merasakan dampak nyata dari kebijakan pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Editor: Erwin