Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menjelaskan, Hari Aspirasi mulai diaktifkan secara lebih optimal sejak Fraksi PKS hadir di DPRD Kaltim periode ini. Meski secara struktur kepartaian program tersebut telah lama ada, pelaksanaannya kini dibuat lebih terjadwal dan terbuka.
“Sejak kami hadir di DPRD Kaltim, kami mulai mengaktifkan Hari Aspirasi. Sebelumnya memang ada arahan dari partai, tetapi belum berjalan seoptimal sekarang,” ujar Firnadi, belum lama ini pada Korankaltim.com.
Konsep Hari Aspirasi sebenarnya telah lebih dulu diterapkan oleh Fraksi PKS di tingkat pusat, bahkan menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. “Jadi ini bukan hal baru, tapi kami adaptasikan di daerah,” jelasnya.
Sejak mulai aktif pada November 2025, Fraksi PKS DPRD Kaltim telah menerima sekitar 12 aduan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. “Kalau dihitung sejak November, Desember, Januari, itu sekitar tiga sampai empat bulan berjalan. Setiap kali dibuka selalu ada yang datang. Rata-rata tiga tamu setiap pertemuan, totalnya sekitar 12 aduan,” sebut Firnadi.
Hari Aspirasi dilaksanakan sebulan sekali, biasanya pada awal bulan, dan diselaraskan dengan jadwal rapat paripurnaDPRD agar seluruh anggota fraksi dapat hadir.
“Kami pilih hari di mana semua anggota DPRD berkumpul, biasanya bertepatan dengan paripurna. Setelah agenda utama selesai, kami buka Hari Aspirasi,” terangnya.
Untuk memastikan aspirasi yang masuk dapat ditangani secara maksimal, Fraksi PKS menerapkan mekanisme pendaftaran terlebih dahulu.
Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi diwajibkan mengirimkan surat permohonan satu hari sebelumnya, baik secara fisik maupun elektronik. “Surat itu penting agar kami bisa mempersiapkan orangnya dan materi pembahasan. Jadi diskusinya bisa fokus dan tidak mendadak,” jelas Firnadi.
Hari Aspirasi dibuka dari pagi hingga sore, dengan waktu yang fleksibel menyesuaikan agenda DPRD pada hari tersebut.
Terkait jenis aduan yang masuk, Firnadi menyebutkan aspirasi masyarakat sangat beragam, dengan dominasi isu pendidikan dan kepemudaan. “Dari kalangan anak muda ada keluhan soal beasiswa, program sekolah gratis, kegiatan talenta muda yang butuh dukungan kebijakan ke depan,” paparnya.
Selain itu, Fraksi PKS juga menerima aduan dari Sekolah Luar Biasa (SLB), persoalan lahan masyarakat di sekitar tambang, hingga aspirasi dari kelompok penulis dan komunitas lainnya.
Seluruh aduan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD, baik melalui rekomendasi kebijakan, koordinasi dengan pemerintah daerah, maupun pengawalan regulasi. “Hari Aspirasi ini kami harapkan menjadi jembatan langsung antara masyarakat dan wakilnya di DPRD,” pungkas Firnadi.
Editor: Aspian Nur