Sejumlah loket kerap terlihat kosong saat jam layanan, sehingga warga yang datang justru bingung dan harus mengulang kunjungan untuk menyelesaikan urusannya.
Keluhan datang dari Tika, warga Samarinda Seberang, yang mengaku dua kali datang untuk registrasi sambungan internet di PT Telkom, namun petugas tidak ada di lokasi.
“Saya datang mau urus registrasi baru internet. Sudah dua kali ke sana, tapi petugasnya tidak ada,” ujar Tika, Kamis (2/1/2026).
Koordinator Pelayanan MPP Kota Samarinda Binti Isni Khuriyah menjelaskan, kekosongan loket tidak berarti petugas mangkir. Sebagian layanan memang sudah tidak lagi beroperasi di MPP.
“Kalau PT Telkom, kerja samanya memang tidak diperpanjang. Mereka menilai layanan yang ada sudah mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Binti.
Secara umum, MPP beroperasi mulai pukul 08.15 hingga 15.00 WITA, namun tidak semua tenant melayani penuh setiap hari. Penyesuaian dilakukan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tingkat kunjungan.
“Ada tenant yang hanya buka tiga hari dalam sepekan karena pengunjungnya relatif sedikit, seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Memaksakan buka penuh justru tidak efisien,” jelasnya.
Beberapa instansi di lantai dua juga tidak melayani sampai sore karena harus melaporkan layanan ke kantor induk. Sementara tenant dengan kunjungan tinggi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap beroperasi penuh.
Saat ini, MPP memiliki 44 loket, dengan 43 instansi terintegrasi. Satu loket kosong menunggu diganti tenant baru, misalnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang layanannya sudah tidak ada dan rencananya akan digantikan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Seluruh jadwal layanan sudah dipublikasikan melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan rutin diperbarui di Instagram hingga laman resmi MPP Samarinda.
“Warga sebaiknya cek jadwal dan jenis layanan sebelum datang. Semua informasi sudah kami sampaikan, termasuk lewat media sosial,” tambah Binti.
MPP juga menerapkan pembagian layanan per lantai. Lantai satu fokus pada DPMPTSP, perizinan berusaha, pengaduan, serta fasilitas publik seperti ruang bermain anak, ruang laktasi, dan ruang nikah.
Lantai dua menampung instansi vertikal, sedangkan lantai tiga diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Sejak berdiri pada 2018, lanjut Binti, jumlah tenant dan pengunjung MPP terus meningkat. Meski begitu, evaluasi rutin tetap dilakukan.
Tenant dengan tingkat kunjungan rendah dinilai kurang efisien dan berpotensi digantikan layanan yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Saat ini, lima layanan dengan kunjungan tertinggi adalah DPMPTSP, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), BPJS Kesehatan, Kepolisian, dan Imigrasi.
“Semua layanan publik kota sudah terintegrasi di sini, tetapi masih ada perbaikan agar semua warga bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
Editor: Erwin