Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menjelaskan, sebenarnya mereka sudah membahas persoalan tersebut secara informal bersama anggota lainnya saat pertemuan dengan jajaran Perusda Balikpapan beberapa waktu lalu, meskipun bukan dalam forum rapat resmi belum lama ini.
“Kami sempat ngobrol-ngobrol, memang bukan rapat resmi Komisi II, tapi yang hadir itu semuanya anggota Komisi II. Kami juga sempat berdiskusi lewat grup WhatsApp,” ujar Nurhadi belum lama ini.
Rencana pemanggilan pihak perusahaan sempat tertunda karena bertepatan dengan masa libur akhir tahun. Selain itu, sebagian anggota Komisi II juga sedang merayakan Hari Raya Natal.
“Kalau dipanggil sekarang dikhawatirkan orangnya tidak lengkap. Namanya juga perusahaan, ini kan masih waktu libur. Jadi kami sepakat menunggu awal tahun,” jelasnya.
Nurhadi berharap kondisi Jembatan Mahulu tetap aman dan tidak menimbulkan dampak yang lebih serius. Terkait pernyataan jembatan tersebut masih memiliki unsur keberuntungan dan kekuatan sehingga bisa bertahan, Nurhadi menyebut tidak terjadi apa-apa. “Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita berharap dijauhkan dari musibah dan bencana. Apalagi jembatan itu sangat vital, karena banyak kendaraan yang melintas, khususnya mobil-mobil di wilayah Mahulu,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi II menegaskan tetap harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tidak boleh ada pembiaran yang justru menimbulkan kesan seolah-olah persoalan ini aman dan tidak bermasalah.
“Harus ada tanggung jawab, jangan sampai dibiarkan berhari-hari, nanti mereka merasa aman. Ini hanya menunggu waktu saja,” tegasnya.
Politisi PPP itu memastikan pemanggilan perusahaan terkait akan menjadi agenda pertama Komisi II DPRD Kaltim di awal tahun. Rapat dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari 2026. “Insya Allah tanggal 7 Januari nanti dipanggil. Itu sudah kita agendakan. Kantor juga sudah kembali normal,” pungkas Nurhadi.
Editor: Aspian Nur