Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra memastikan mereka akan mengawal penuh agar proyek layanan publik yang telah bertahun-tahun tertunda itu tidak kembali mandek. Keperluan akan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut sudah sangat mendesak.
Sampai saat kini masyarakat Balikpapan Timur harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit menuju rumah sakit terdekat. Kondisi itu dinilainya beresiko tinggi, terutama ketika pasien dalam keadaan darurat. “Pelayanan kesehatan itu harus cepat dan merata. Kalau butuh waktu 40 menit hanya untuk mencapai rumah sakit itu terlalu lama,” ujar Nurhadi kepada Korankaltim.com Kamis (23/10/2025).
Rencana pembangunan rumah sakit sebenarnya bukan hal baru. Inisiatif ini sudah bergulir sejak masa kampanye Pilkada sebelumnya dan bahkan telah mendapat persetujuan dari wali kota kala itu.
Secara administrative semua persiapan seperti lahan dan dokumen AMDAL sudah diselesaikan jauh hari. “Sejak awal kami sudah menyiapkan semua. Bahkan saat memberikan rekomendasi politik, saya pribadi menegaskan komitmen agar rumah sakit di Balikpapan Timur bisa diwujudkan,” paparnya.
Namun langkah itu terhambat oleh kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat. Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang semula mencapai Rp1,8 Triliun dipangkas hampir 60 persen, menyisakan hanya sekitar Rp800 Miliar bagi Kota Balikpapan. Dampaknya, sejumlah program strategis, termasuk pembangunan rumah sakit, harus ditunda. “Pemangkasan TKD bukan keputusan daerah. Pemerintah kota memang ingin melanjutkan, tetapi ruang fiskal sangat terbatas,” jelas politisi muda tersebut.
Sementara itu saat ini jumlah penduduk Balikpapan Timur terus melonjak signifikan. Dari sekitar 60 ribu jiwa pada 2014, kini populasi sudah menembus 112 ribu jiwa.
Dengan hanya satu Puskesmas 24 jam yang melayani seluruh wilayah, kebutuhan akan rumah sakit menjadi semakin mendesak.
Meski sempat tertunda, Nurhadi memastikan proyek tersebut masih tercantum dalam rencana pembangunan daerah. Estimasi kebutuhan anggaran mencapai Rp274 Miliar dengan alokasi awal Rp50 Miliar yang diharapkan mulai digelontorkan pada tahun 2026.
“Saya maju ke DPRD Kaltim salah satunya untuk memastikan proyek ini tidak kembali berhenti di tengah jalan. Semua sudah siap sejak 2024, tinggal realisasi anggarannya,” ucap Nurhadi.
Ke depan Komisi II DPRD Kaltim akan mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Balikpapan, agar pembangunan rumah sakit tersebut bisa masuk prioritas utama dalam program kesehatan daerah.
“Ini bukan janji politik, tapi kebutuhan mendesak masyarakat. Kami akan terus memperjuangkan agar rumah sakit Balikpapan Timur benar-benar terwujud,” pungkas Nurhadi.
Editor: Aspian Nur