2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, kembali menyoroti ketimpangan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan pembagian dana hasil sumber daya alam.
Menurutnya, kondisi ekonomi Kaltim yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tinggi, terutama dari sektor pertambangan dan migas, tidak berbanding lurus dengan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.
“Kontribusi Kaltim terhadap pendapatan negara sangat besar. Seharusnya pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah penghasil seperti kami,” tegas Hasanuddin, Minggu (12/10/2025).
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, APBD Murni Kaltim tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp21,3 triliun, dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp9,33 triliun.
Namun, ia mengingatkan adanya kemungkinan pemangkasan dari pusat, khususnya pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia memprediksi kebijakan dari Kementerian Keuangan berpotensi memangkas DBH hingga 75 persen, yang tentu akan memengaruhi kemampuan fiskal daerah.
“Biasanya pemotongan seperti ini dilakukan karena kas negara sedang terbatas,” ujarnya.
Selama ini mekanisme distribusi DBH yang ditarik sepenuhnya ke pusat sebelum dibagikan kembali ke daerah menimbulkan ketidakadilan.
Dirinya mengusulkan agar pemotongan DBH dilakukan langsung di daerah penghasil, bukan di tingkat pusat.
“Sekarang semuanya dikumpulkan dulu ke pusat. Begitu kas pusat seret, tiba-tiba dipotong sepihak. Padahal itu hak daerah penghasil,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika memang perlu dilakukan pemangkasan, semestinya pemerintah pusat hanya memotong sebagian dari hasil daerah yang belum diserahkan, bukan menarik seluruhnya terlebih dahulu. “Kalau sistem itu dijalankan, Kaltim tidak akan terus dirugikan,” tandasnya.
Sebagai catatan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim melalui laporan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2020–2024 menunjukkan, kekuatan ekonomi Kaltim masih didominasi oleh sektor pertambangan dan perkebunan.
Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur menjadi penyumbang terbesar PDRB provinsi, disusul oleh Paser, Kutai Barat, dan Berau.
Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu mencatatkan kontribusi terkecil karena ekonominya masih bertumpu pada sektor pertanian subsisten. Untuk kawasan perkotaan, Kota Bontang menonjol dengan industri pengolahan gas alam cair (LNG) dan pupuk.
Kota Balikpapan mengandalkan sektor industri, perdagangan, dan jasa, sedangkan Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi tumbuh pesat melalui sektor perdagangan dan jasa yang terus berkembang.
Secara keseluruhan, PDRB Kaltim tahun 2024 tercatat sebesar Rp570,877 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp537,752 triliun.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
