Dia menegaskan agar program tersebut tidak dijalankan secara terburu-buru dan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah perlu belajar dari berbagai kendala yang sebelumnya muncul di beberapa provinsi lain, terutama di Pulau Jawa.
“Berdasarkan pantauan, sebagian besar persoalan terkait MBG justru terjadi di Jawa, terutama di Jawa Barat (Jabar),” kata Baba, Minggu (12/10/2025).
“Di Kaltim sendiri, belum semua kabupaten dan kota melaksanakan program ini. Karena itu, kita berharap hal serupa tidak terjadi di sini,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan, salah satunya dari sisi pengalaman pengelola dapur. Banyak pelaksana program yang masih baru dan belum sepenuhnya memahami teknis penyajian makanan yang aman dan berkualitas.
“Contohnya, nasi yang baru matang langsung ditutup rapat bisa menimbulkan uap yang mempercepat basi. Hal-hal teknis seperti ini harus diperhatikan agar makanan tetap layak dikonsumsi,” jelas Baba.
Kendati demikian, ia turut mengapresiasi beberapa dapur MBG yang telah menunjukkan kinerja baik. Salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Sejauh yang saya tahu, ada dua dapur MBG di Kukar yang sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi tetap saja, pengawasan dan perhatian setiap hari sangat diperlukan, baik dari pihak pengelola maupun pengawas program,” bebernya.
Legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Balikpapan itu pun berharap program MBG di Kaltim dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain, asalkan dikelola dengan perencanaan matang dan pelaksanaan yang disiplin.
Editor: Erwin