2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti belum meratanya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.
Dia menilai, implementasi program tersebut masih terfokus di kota-kota besar dan belum menyentuh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kaltim.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan masih adanya ketimpangan akses gizi antarwilayah.
Padahal, daerah 3T seharusnya menjadi prioritas utama karena masyarakatnya lebih rentan mengalami kekurangan gizi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.
“Kalau dilihat secara logika, daerah-daerah 3T itu lebih banyak yang belum menikmati gizi seimbang dibanding yang ada di kota. Tapi yang terjadi, pemenuhan program ini justru masih dominan di wilayah perkotaan,” ujar Agusriansyah, Jumat (10/10/2025).
Ia menilai, arah implementasi program MBG belum tepat sasaran karena kurang memperhatikan indikator output dan outcome sejak awal perencanaan.
Seharusnya, kata dia, penetapan wilayah sasaran diawali dari daerah-daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi.
Selain soal pemerataan, Agusriansyah juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pendukung di daerah.
Banyak sekolah di wilayah pelosok yang tidak memiliki dapur representatif untuk menyiapkan makanan bergizi secara layak.
Akibatnya, menu yang disajikan kurang stabil, kualitas makanan menurun, bahkan ada laporan makanan basi dan tidak layak konsumsi.
“Dapur di beberapa sekolah masih pinjam, fasilitasnya minim, sehingga tidak efisien. Harusnya pemerintah bisa melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi lokal, atau kantin sekolah yang sudah memenuhi standar,” sebutnya.
“Dengan begitu, perputaran ekonomi lokal juga ikut bergerak,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan variasi menu makanan dalam program MBG masih terbatas dan belum sesuai dengan karakteristik daerah.
Banyak anak-anak merasa bosan karena menu yang monoton dan kandungan gizinya tidak optimal.
“Kita perlu melibatkan ahli gizi daerah agar menu bisa disesuaikan dengan kearifan lokal, misalnya dengan bahan pangan khas seperti ikan dan sayuran yang mudah didapat di wilayah setempat,” bebernya.
Agusriansyah juga menyoroti kendala logistik dalam penyaluran bahan pangan ke wilayah pelosok. Akses transportasi yang sulit, kondisi cuaca, dan tingginya biaya distribusi membuat rantai pasok tidak efisien.
Selain itu, masih minimnya tenaga juru masak, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan belum terbangunnya sistem pengawasan terpadu menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Itu semua adalah gambaran nyata yang kami temukan di lapangan. Kalau hal-hal mendasar seperti ini tidak segera dibenahi, program Makan Bergizi Gratis akan sulit mencapai tujuannya, yaitu mencetak generasi emas 2045 yang sehat dan berkualitas,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG.
Terutama kata dia, dalam hal pemerataan, pengawasan mutu, serta sinergi dengan potensi lokal di setiap daerah.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
