3 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim melalui juru bicaranya, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian pandangan Fraksi Golkar dilakukan saat Rapat Paripurna ke-37 yang berlangsung di Gedung D, DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Selasa (23/9/2025).
Dalam pandangannya, Andi menjelaskan bahwa perubahan APBD 2025 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim.
Setidaknya terdapat lima faktor utama yang mendasari perubahan tersebut. Pertama, adanya perubahan asumsi makro ekonomi nasional yang berdampak pada proyeksi pendapatan dan belanja.
Kedua, penyesuaian target pendapatan daerah akibat realisasi semester pertama dan alokasi dari pemerintah pusat.
Ketiga, penyesuaian penerimaan pembiayaan dari sisa lebih perhitungan APBD 2024. Keempat, mengakomodasikan kebutuhan belanja strategis serta wajib dan mengikat.
Terakhir, penyesuaian administratif terkait kegiatan yang telah dilakukan melalui pergeseran anggaran.
Berdasarkan data yang disampaikan, pendapatan daerah pada 2025 yang semula ditargetkan Rp20,10 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp19,14 triliun atau turun Rp95,76 miliar atau 4,73 persen.
Alokasi belanja daerah justru meningkat dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun, naik Rp746,85 miliar atau 3,56 persen.
Sementara penerimaan pembiayaan naik signifikan dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun atau 153,02 persen, sedangkan pengeluaran pembiayaan tetap sebesar Rp50 miliar.
Fraksi Golkar kata dia, menegaskan pemahamannya terhadap perubahan asumsi makro ekonomi nasional yang berdampak pada penyesuaian pendapatan dan belanja daerah.
Mereka sepakat perubahan APBD perlu dilakukan untuk menyesuaikan target pendapatan maupun rencana belanja.
Menurut Andi, penurunan pendapatan terbesar terjadi dari pos dana transfer pemerintah pusat (Rp585 miliar) dan pajak daerah (Rp462 miliar).
Namun, ada peningkatan pada pos pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp103 miliar. Karena itu, dia mendorong pemerintah provinsi untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sah sesuai aturan.
Serta ditambahnya, agar menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait realisasi transfer keuangan.
Di sisi lain, Andi menyebut pihaknya mengapresiasi pemprov karena adanya kenaikan alokasi belanja daerah dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun.
Kenaikan terbesar kemudian dialokasikan pada belanja urusan wajib, khususnya pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, dan sosial.
Andi menyebut anggaran di sektor ini meningkat dari Rp9,83 triliun menjadi Rp10,23 triliun atau naik Rp404,03 miliar.
“Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung tema pembangunan daerah 2025, yakni peningkatan diversifikasi ekonomi yang ditopang infrastruktur wilayah dan sumber daya manusia berdaya saing,” kata Andi.
Dia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk program GratisPol dan JosPol di bidang pendidikan dan kesehatan.
Golkar kemudian dipaparkannya, berharap Pemprov Kaltim bisa memperhitungkan kebutuhan anggaran dengan cermat, agar program tersebut bisa berjalan berkelanjutan tanpa mengorbankan sektor pembangunan lainnya.
Selain itu, Andi menyebut pihaknya memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Mereka mengapresiasi adanya tambahan insentif bagi guru, namun meminta pemerintah provinsi memperhatikan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terpencil maupun pesisir.
“Insentif yang berbeda bagi guru di wilayah sulit dijangkau dapat memotivasi mereka untuk tetap mengabdi tanpa menimbulkan kecemburuan sosial dengan rekan di perkotaan,” tegasnya.
Terkait rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar untuk penyertaan modal kepada PT Migas Mandiri Pratama (MMP), Fraksi Golkar meminta agar dialokasikan secara hati-hati.
Mereka mengusulkan penundaan rencana tersebut hingga pembahasan perubahan Perda tentang PT MMP rampung di Komisi II DPRD Kaltim.
Selain itu, Fraksi Golkar menekankan perlunya transparansi dari PT MMP mengenai rencana bisnis dan pemanfaatan tambahan penyertaan modal.
“Fraksi Golkar menilai keterbukaan sangat penting agar penyertaan modal benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
