Komisi III DPRD Kaltim Soroti Pemerataan Pembangunan Jalan, Dorong PUPR Lakukan Pemetaan

Menurutnya, kebutuhan perbaikan jalan di Kaltim tidak bisa dipandang sebelah mata, banyak yang harus dibangun ulang, direkonstruksi, maupun diperbaiki secara menyeluruh.

Oleh karena itu, DPRD meminta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) melakukan pemetaan yang jelas terkait kategori dan spesifikasi kerusakan jalan.

“Kita berharap ke depan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan menikmati infrastruktur dasar. Sebagai daerah penghasil dan penyumbang anggaran besar ke pusat, masyarakat Kaltim berhak merasakan hasil pembangunan,” tegas Reza, Jumat (19/9/2025).

Ia menambahkan, DPRD terus berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menindaklanjuti laporan maupun aduan masyarakat, baik dari individu, kelompok, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Menurutnya, suara publik menjadi sumber informasi penting bagi dewan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.

“Anggaran ini berasal dari uang masyarakat. Mereka wajar menuntut hasil yang maksimal. Karena itu, pembangunan jalan harus dipandang sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim yang menargetkan kemantapan jalan 100 persen pada akhir 2028, Reza menyebut hal itu sebagai tantangan besar.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka, melainkan juga menjaga kualitas dan asas manfaat infrastruktur yang dibangun.

“Kalau target 100 persen dicapai tetapi dari sudut pandang masyarakat masih banyak yang merasa kurang, maka perlu ada evaluasi. Yang terpenting bagaimana manfaat jalan ini benar-benar dirasakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan jalan tidak bisa berdiri sendiri. Perhatian juga harus diberikan pada drainase, jembatan, hingga pengendalian beban kendaraan berat agar infrastruktur berusia panjang.

“Mutu jalan sangat dipengaruhi desain, material, dan dukungan fasilitas lain. Karena itu, PUPR tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi dengan OPD teknis lainnya,” kata Reza.

Dirinya pun mendorong komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk menuntaskan visi-misi pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Kaltim.

Transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat disebutnya sebagai kunci keberhasilan dalam menjaga dan membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

Editor: Erwin

Komisi III DPRD Kaltim Soroti Pemerataan Pembangunan Jalan, Dorong PUPR Lakukan Pemetaan

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini