2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Besaran gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik.
Dari data yang dihimpun, total anggaran yang digelontorkan untuk kebutuhan tersebut mencapai Rp52,2 Miliar setiap tahunnya. Itu artinya, kalau dirata-rata setiap legislator menerima sekitar Rp79 Juta per bulan, meskipun tidak seluruhnya berupa uang tunai.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud saat dikonfirmasi Korankaltim.com enggan menguraikan secara detail komponen tunjangan yang diterima anggotanya.
Menurutnya, topik itu kurang tepat untuk dipaparkan di ruang publik. “Tidak etislah nanya tunjangan, saya takut salah ngomong, nanti diputar-putar lagi,” kata Hamas, sapaan akrabnya.
Perbincangan mengenai gaji dan tunjangan dewan mulai mencuat sejak Agustus lalu. Isu ini beriringan dengan kritik masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif yang dianggap belum sebanding dengan besarnya anggaran yang terserap. Sebagian wakil rakyat juga memilih bungkam ketika dimintai komentar, dengan alasan persoalan tersebut sangat sensitif.
Publik menilai, upaya efisiensi anggaran seharusnya lebih banyak menyasar pos belanja DPRD ketimbang memangkas alokasi untuk program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Saat ini DPRD Kaltim beranggotakan 55 orang yang terbagi ke dalam empat komisi kerja. Disebutnya, mekanisme pemberian gaji dan tunjangan di DPRD berbeda dengan DPR RI.
Jika parlemen pusat menggunakan sistem lump sum atau pembayaran sekaligus, DPRD di tingkat provinsi menerapkan skema ad-cost, yakni pembayaran yang dihitung berdasarkan ukuran atau periode tertentu.
“Kalau di DPR RI itu lump sum, kalau kami pakai ad-cost, jadi berbeda dan besaran itu bukan kami yang menentukan, tapi sudah diatur pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Kami hanya menerima saja,” ucap Hamas.
Meski begitu Hamas membuka peluang adanya pemangkasan gaji dan tunjangan anggota DPRD sejalan dengan wacana efisiensi belanja pemerintah daerah. Bahkan kemungkinan pengurangan hingga 75 persen bisa terjadi pada tahun mendatang.
Besarnya nilai gaji dan tunjangan yang disebut mencapai 20 kali lipat lebih tinggi dari Upah Minimum Regional (UMR) menimbulkan kesenjangan antara beban anggaran dan ekspektasi publik. Masyarakat berharap, angka fantastis tersebut benar-benar sejalan dengan kinerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
