Menurutnya, berbagai masukan yang muncul selama proses pembahasan seharusnya tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diakomodasi dengan baik dalam keputusan akhir paripurna.
“Muatan penting dari masukan teman-teman di Banggar harus dijalankan, supaya tugas dan fungsi dewan benar-benar terlaksana dengan baik,” kata Salehuddin Kamis (21/8/2025).
Ia juga menyoroti persoalan jadwal kerja DPRD yang semakin padat. Menurutnya, tidak mungkin seluruh usulan jadwal dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih terukur dan konsisten dari pimpinan dewan.
“Kalau bisa, setahun lebih dari 300 hari kita gunakan untuk kegiatan. Tetapi kalau setiap komisi mengajukan permintaan berbeda, maka perjalanan akan membingungkan. Karena itu, jadwal harus mampu memfasilitasi semua, termasuk Banggar. Orkestrasi ada di tangan pimpinan,” jelasnya.
Menyinggung soal kebijakan anggaran, Salehuddin menekankan pentingnya pembaruan data ekonomi makro sebagai pijakan dalam penyusunan APBD 2026.
Dia menegaskan bahwa efisiensi akan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Ia mencontohkan, dari sekitar 400 kegiatan yang diajukan, hanya 375 yang dapat terakomodasi dalam rancangan kerja.
Selebihnya harus dikurangi karena keterbatasan anggaran. Meski begitu, ia menekankan agar agenda yang tetap berjalan harus dimaksimalkan, seperti kegiatan reses.
“Reses minimal delapan titik tetap harus benar-benar dimanfaatkan. Satu titik bisa dioptimalkan agar operasional lebih efisien, tetapi aspirasi masyarakat tetap terserap,” ujarnya.
Selain fokus pada penyusunan APBD, Salehuddin mengingatkan agar DPRD tidak melupakan kebutuhan internal, khususnya Sekretariat DPRD (Setwan).
Dirinya menilai, kesejahteraan pegawai serta kebutuhan rumah tangga dewan juga harus diperhatikan, terutama di tengah kondisi inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Jangan sampai kita terlalu fokus pada APBD, sementara kebutuhan internal terabaikan. Teman-teman di Setwan juga perlu diperhatikan, termasuk anggaran rumah tangga dewan, seperti sewa rumah. Beban semakin berat akibat inflasi, sehingga harus disesuaikan,” paparnya.
Selain itu, dia mengajak seluruh anggota DPRD Kaltim untuk berpikir menyeluruh, tidak hanya soal program eksternal tetapi juga kondisi internal lembaga.
Menurutnya, kesejahteraan anggota dewan merupakan syarat penting agar fungsi pengawasan dan penganggaran bisa berjalan maksimal.
“Berpikir soal kepentingan umum itu penting, tetapi rumah tangga dewan juga jangan diabaikan. Kita harus tetap mampu menjalankan fungsi secara baik tanpa mengorbankan kebutuhan dasar internal,” pungkasnya.
Editor: Erwin