Tingkatkan PAD, DPRD Kaltim Dorong Kendaraan Operasional Perusahaan Gunakan Pelat KT

Kebijakan ini dinilai penting demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor maupun alat berat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menilai penerapan pelat nomor sesuai domisili usaha bukan sekadar persoalan administratif. Hal itu mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap daerah tempat mereka beroperasi.

“Kalau usahanya di Kaltim, mestinya pelatnya KT, bukan B atau L. Sebab, kalau pelat dari luar daerah, pajaknya otomatis masuk ke kas daerah lain,” kata Guntur pada Minggu (17/8/2025).

“Padahal, infrastruktur jalan yang mereka gunakan ada di Kaltim. Maka sudah sewajarnya pajak itu kembali ke Kaltim,” tambahnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pendataan terhadap kepemilikan alat berat yang dimiliki perusahaan besar, terutama di sektor pertambangan dan konstruksi.

Padahal, pajak dari alat berat berpotensi menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah.

“Banyak perusahaan punya alat berat, tapi data pastinya belum jelas. Kita tidak tahu apakah semuanya sudah terdaftar dan membayar pajak sesuai aturan. Inilah yang akan kita dorong bersama dinas terkait untuk dilakukan pendataan menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Guntur menegaskan Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawal optimalisasi penerimaan pajak daerah. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) agar potensi pajak, khususnya dari sektor alat berat, dapat dimaksimalkan.

“Selama ini pengelolaan pajak alat berat masih belum optimal. Ke depan, kami berharap potensi besar ini bisa benar-benar digarap. Dengan begitu, kemampuan fiskal daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan Kaltim,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Tingkatkan PAD, DPRD Kaltim Dorong Kendaraan Operasional Perusahaan Gunakan Pelat KT

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini