2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Ainur Rofiah
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syarifatul Sya’diah mengaku kecewa dengan keputusan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 di Jakarta, dan bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dirinya menilai keputusan tersebut mencederai semangat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim. Keputusan itu pun dianggap melemahkan posisi IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.
“Keputusan ini justru memberi kesan bahwa IKN belum benar-benar dianggap sebagai pusat pemerintahan. Padahal secara resmi sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara,” ujar Syarifatul, Minggu (3/8/2025).
Lanjutnya, pelaksanaan upacara HUT RI bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan memiliki nilai simbolik yang tinggi dalam menunjukkan komitmen negara terhadap proses pemindahan ibu kota.
Dengan kembali menggelar upacara di Jakarta, pemerintah terkesan tidak konsisten dalam langkah simbolik memperkuat posisi IKN.
“Bukan sekadar tiup lilin ulang tahun negara, ini tentang makna dan simbol kedaulatan,” katanya tegas.
Syarifatul juga menyoroti bahwa peringatan kenegaraan ini seharusnya menjadi ajang strategis yang berdampak luas bagi wilayah Kaltim, terutama di masa transisi.
Kehadiran kegiatan berskala nasional dinilai mampu memberikan dorongan ekonomi lokal dan mempercepat penyesuaian masyarakat terhadap peran baru Kaltim sebagai tuan rumah ibu kota negara.
Dirinya pun menyayangkan jika alasan pemindahan upacara semata karena pertimbangan teknis dan kesiapan infrastruktur. Terlebih, sejumlah fasilitas penting di IKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan acara kenegaraan berskala besar.
“Kalau hanya kesiapan yang jadi alasan, saya rasa itu bisa diatasi. Kita sudah punya infrastruktur dasar yang memadai untuk acara seperti ini. Justru harusnya ini jadi momentum pembuktian kesiapan IKN,” bebernya.
Ditambahkannya, simbol-simbol negara harus mulai dialihkan ke IKN, agar transisi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan juga mencakup aspek simbolik dan institusional.
“Kalau seremoni seperti ini saja masih dipusatkan di Jakarta, maka yang terjadi hanyalah perpindahan gedung, bukan perpindahan pusat pemerintahan secara substansial,” tambahnya.
Syarifatul berharap ke depan pemerintah benar-benar menjadikan IKN sebagai pusat seluruh aktivitas kenegaraan.
Ia menilai, langkah-langkah simbolik seperti pelaksanaan upacara kemerdekaan dapat memperkuat narasi publik mengenai kehadiran IKN sebagai jantung pemerintahan Indonesia yang baru.
“Momen HUT RI seharusnya dimanfaatkan untuk menampilkan wajah baru Indonesia. Ini saat yang tepat untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia telah memasuki era baru dengan pusat pemerintahan yang baru pula,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
