Pemanfaatan Lahan Eks Puskib Balikpapan jadi Sorotan, DPRD Kaltim Dorong Dialog Pemprov dan Pemkot

Lahan seluas 3,8 hektare yang saat ini tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang berada di tengah wilayah administratif Kota Balikpapan, memicu potensi perbedaan kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

Terkait hal itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur komunikasi dan koordinasi yang konstruktif antara kedua pihak.

“Walaupun secara administratif lahan itu milik provinsi, namun pemanfaatannya tetap perlu dikonsultasikan dengan pemerintah kota karena mereka yang mengetahui kebutuhan daerahnya,” kata Nurhadi kepada Korankaltim.com Senin (19/5/2025) hari ini.

Keinginan Pemkot Balikpapan untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan fasilitas umum di kota yang dikenal sebagai kota minyak tersebut.

Satu diantara kebutuhan mendesak yang disebutkan adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), mengingat jumlahnya yang masih terbatas di beberapa kawasan Balikpapan.

“Saya memahami jika ada usulan menjadikan lahan itu sebagai SPBU, karena memang kebutuhannya sangat mendesak,” paparnya.

Namun Nurhadi mengusulkan agar rencana pemanfaatan tidak terbatas pada pembangunan SPBU saja. Politisi PAN itu juga mendorong agar lahan eks Puskib dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) serta fasilitas pendidikan, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA).

Balikpapan saat ini masih kekurangan SMA negeri, padahal jumlah penduduk dan pelajar terus bertambah setiap tahun. “Selain SPBU, saya kira pembangunan SMA atau ruang terbuka hijau juga patut dipertimbangkan. Lahan ini strategis dan bisa memenuhi banyak kebutuhan warga,” ucap Nurhadi.

Pemerintah provinsi diharapkan membuka ruang diskusi bersama pemerintah kota dan masyarakat Balikpapan untuk merumuskan pemanfaatan lahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

DPRD Kaltim siap menjembatani dialog antar pihak, agar tidak ada keputusan sepihak yang merugikan kepentingan masyarakat. “Pemanfaatan aset publik harus melalui proses yang transparan, partisipatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai karena tarik-menarik kewenangan, akhirnya lahan itu terbengkalai dan tidak memberi manfaat,” tutup Nurhadi.

Editor: Aspian Nur

Pemanfaatan Lahan Eks Puskib Balikpapan jadi Sorotan, DPRD Kaltim Dorong Dialog Pemprov dan Pemkot

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini