Isu SARA dan Politik Uang Warnai Pilkada 2018
1 menit baca1.481 kali dibaca
SERANG – Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar berpendapat bahwa isu SARA, politik uang, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga politik identitas atau kedaerahan masih akan digunakan untuk saling menyerang lawan politiknya dalam pilkada serentak 2018 mendatang.
“Itu akan menjadi highlight 2018. Itulah mengapa makanya kami membuat indeks kerawanan ini untuk memberikan warning kepada penyelenggara negara,” kata Fritz saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Selasa (28/11).
Fritz memaparkan, menurut Bawaslu, daerah paling rawan untuk pilkada serentak 2018 meliputi Papua, Maluku dan Kalimantan Barat. Sumatera Utara dan Jawa Timur menyusul di belakangnya.
Urutan daerah kerawanan ini, tutur Fritz, berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, yang menyebutkan daerah paling rawan yakni Sumut, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Papua.
“Memang beda survei, kami tidak bisa samakan dengan kepolisian, indeks yang kami gunakan memang berbeda dengn kepolisian,” ujarnya.
Karenanya, Fritz meminta kepada KPU, polisi dan pemerintah daerah untuk sama-sama mencegah segala macam potensi kecurangan pilkada guna meminimalisir kerawanan pemilu.
“Baik KPU, pemerintah daerah, kepolisian, untuk tahu apa yang menjadi fokus pencegahan dan pengawasan,” ucapnya. (cnn)
