Khofifah dan Emil Dardak Tak Perlu Mundur
2 menit baca1.056 kali dibaca
JAKARTA – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa siap maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Khofifah dengan jabatan menteri ini menjadi sorotan, karena diminta segera melepaskan jabatannya.
Namun, ada suara yang menilai Khofifah tidak perlu mundur, karena mengacu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi menekankan, Khofifah tak perlu mundur dari menteri sosial. Mengacu pasal 7 ayat 2 UU Pilkada, jabatan menteri tak tercantum mesti mundur, ketika maju ke Pilkada.
“Tidak ada klausul bagi seorang menteri untuk mundur dari pencalonan. Yang wajib mundur adalah anggota DPRD, DPR, DPD, TNI, POLRI, PNS, kades, dan pejabat BUMN, BUMD. Mundur, berhenti sejak ditetapkan sebagai calon,” kata Baidowi, Rabu (29/11).
Ia menambahkan, untuk kepala daerah yang menjabat gubernur, bupati, atau wali kota, atau wakilnya mesti mundur dari jabatannya ketika mau maju di daerah lain. Maka untuk Pilgub Jatim, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Trenggalek Emil Dardak, tidak perlu mundur karena cukup cuti di luar tanggungan negara.
“Untuk Gus Ipul, Azwar Anas, dan Emil Dardak karena tidak maju di daerah lain, maka tidak perlu mundur,” ujar politikus PPP tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku belum bisa memutuskan status Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, harus mundur dari jabatannya atau tidak, lantaran maju di Pilgub Jatim. Jokowi masih harus meminta penjelasan ke Khofifah.
Pada Senin (27/11) lalu, Khofifah sudah mengirim surat ke Jokowi lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Kritikan pada Khofifah agar melepas jabatannya disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Ia mengkritik secara etika, baiknya Khofifah mundur dari menteri sosial, agar fokus dalam persiapan ke Pilgub Jatim. Begitu pun Kementerian Sosial bisa fokus dalam programnya. Sebab, antara maju ke Pilgub Jatim dan memimpin kementerian adalah dua hal berbeda.
Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga melontarkan kritik agar Khofifah tetap bisa menjaga prioritasnya sebagai menteri sosial. Ia menekankan, bila urusan persiapan Pilgub Jatim dilakukan pada waktu Sabtu-Minggu, tak ada masalah. (vn)
