Penyebab pastinya tak diketahui. Namun memang diakui kecenderungan angka golput terus meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan saat Pilkada Kota Samarinda 2015 lalu, jumlah warga yang tak memberikan hak suaranya mencapai separuh lebih dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tepatnya angka golput saat itu mencapai 50,8 persen.
“Memang cukup tinggi angka golputnya. Bahkan sangat jauh angkanya dibanding sebelum-sebelumnya. Padahal selaku penyelenggara, kami selama ini terus aktif melakukan kegiatan sosialisasi.Tidak hanya saat menjelang pemilihan. Tetapi juga hampir setiap tahun meski tidak ada pemilu ataupun pilkada.Tapi hasilnya justru golput tetap meningkat. Ke depan kita akan terus gencar melakukan sosialisasi terutama bagi para pemilih pemula agar bisa menggunakan hak suaranya secara baik,” ujar Ramaond. Sementara narasumber lainnya yang merupakan pengamat politik, Carolus Tuah menyebut tingginya angka golput tidak bisa menjadi standar ukur gagalnya penyelenggara Pemilu. Tetapi juga harus menjadi tanggung jawab semua komponen masyarakat terkait. Terutama para kandidat dan partai politik (Parpol). Direktur Pokja 30 itu menyebut parpol selama ini belum menjalankan fungsinya secara baik dan benar.
“Parpol selama ini hanya sekedar jago rayu. Mereka hanya mau mendatangi masyarakat kalau ada maunya. Setelah itu justru ditinggalkan. Padahal tugas sesungguhnya bagi mereka adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, termusuk untuk menggunakan hak suaranya secara baik dan benar. Tapi selama ini justru kita lihat hampir tidak pernah ada pendidikan politik dari parpol bagi masyarakat,” sorotnya.
“Mereka (Parpol, Red) selama ini hanya sibuk dengan penguatan elektoral sehingga hampir tidak ada pendidikan politik bagi masyarakat. Akhirnya membuat masyarakat menjadi apatis dengan urusan politik “ timpal Anwar Al Idrus, akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), narasumber lainnya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Tejo Sutarnoto yang juga menjadi narasumber malam itu mengakui jika selain sebagai perwakilan pemerintah, Badan Kesbangpol juga memiliki kewajiban untuk ikut menyukseskan setiap agenda politik, termasuk mengajak dan memberikan pemahaman politik bagi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya secara baik.
“Termasuk dengan kegiatan dialog interaktif dan talkshow seperti ini. Ke depan kita akan terus bekerjasama dengan KPU untuk gencar melakukan kegiatan sosialisasi. Terutama menjelang Pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Kita berharap supaya angka golput bisa kita tekan. Kita akan rajin sosialisasi, terutama dengan menyasar pemilih pemula dari kalangan anak muda,” pungkas Tejo. (*/ms)
