Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi memastikan persoalan tersebut telah dilaporkannya secara resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim untuk diproses sesuai mekanisme dan tata tertib dewan.
Laporan tersebut diajukan atas inisiatif pribadi dan saat ini dirinya tinggal menunggu langkah lanjutan dari BK DPRD Kaltim.
Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui jalur resmi agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di lingkungan legislatif.
“Laporan dari saya pribadi sudah saya sampaikan ke Badan Kehormatan. Sekarang tinggal menunggu proses berikutnya sesuai aturan yang berlaku di DPRD,” ujar Reza saat ditemui pada Jumat (29/5/2026).
Meski dinamika dalam rapat sempat memunculkan ketegangan antaranggota dewan, Reza menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan profesionalisme sesama legislator.
Perbedaan pandangan dalam forum politik merupakan hal yang lumrah, namun tetap harus disikapi dengan sikap saling menghormati.
Reza menilai situasi dalam rapat bisa saja dipengaruhi faktor emosional sehingga setiap pihak perlu melakukan introspeksi diri demi menjaga keharmonisan di internal DPRD.
“Kami tentu tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi permusuhan di DPRD. Bisa saja saya juga memiliki kekeliruan, begitu pula pihak lain. Yang terpenting adalah bagaimana semuanya dapat diselesaikan dengan baik dan dewasa,” tegas Reza.
Politikus Dapil Kukar tersebut juga menegaskan nilai adab dan etika merupakan prinsip utama yang selalu dipegangnya dalam menjalankan aktivitas politik maupun kehidupan sehari-hari. Tekanan dan dinamika politik tidak boleh menghilangkan rasa hormat antarsesama.
“Kadang ada situasi yang membuat seseorang bereaksi secara emosional. Tetapi kami selalu diajarkan untuk tetap menjaga adab, etika, dan saling menghargai,” tambahnya.
Reza mengungkapkan dirinya telah menerima komunikasi dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Kaltim, Subandi, terkait rencana mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam polemik tersebut.
Namun hingga saat ini, ia masih menunggu jadwal pemanggilan resmi dari BK. “Saya sudah dihubungi Ketua BK. Informasinya nanti akan ada pemanggilan untuk proses mediasi. Kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Reza juga menepis anggapan yang mengaitkan persoalan tersebut dengan kepentingan partai politik maupun rivalitas antarfraksi di DPRD Kaltim.
Ia menegaskan, polemik yang muncul murni merupakan persoalan pribadi dan tidak seharusnya dibawa ke ranah politik yang lebih luas.
“Jangan sampai persoalan ini dikaitkan dengan partai politik atau kepentingan tertentu. Ini lebih kepada persoalan personal, bukan persoalan fraksi ataupun partai,” tegasnya.
Reza berharap proses yang berjalan di BK nantinya dapat menghasilkan penyelesaian yang baik, sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh anggota dewan tentang pentingnya menjaga etika dan sikap saling menghormati dalam menjalankan tugas politik.
“Kami idak bisa hanya mengedepankan ego masing-masing. Dalam politik, pertemanan, maupun kehidupan sehari-hari, adab dan etika tetap harus menjadi hal utama,” pungkas Reza.
Editor: Aspian Nur